oleh

Putus Mata Rantai Penularan Covid-19, Satpol-PP Kabupaten Madiun Rutin Gelar Operasi Yustisi

TINDAK—Satpol PP Kabupaten Madun dan Tim Gabungan TNI, Polri, BPBD dan Dinkes menindak pelanggar prokes pada operasi yustisi semasa PPKM Darurat.

Beritatrends,Madiun – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) bersama aparat TNI/POLRI, BPBD dan Dinkes Kabupaten Madiun, rutin menggelar operasi razia dan operasi yustisi sepanjang diberlakukan PPKM Darurat. Operasi gabungan itu digelar untuk memutus mata rantai penularan covid-19 di bumi kampung pesilat.

“Kami terus melakukan penertiban biasa setiap hari maupun penindakan melalui operasi yustisi secara berkala selama PPKM Darurat untuk memutus mata rantai penularan covid-19 dan menekan jumlah kasus corona di Kabupaten Madiun,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Madiun, Didik Hariyanto, Kamis (22/7/2021).

Tak hanya itu, kata Didik, Satpol PP bersama tim gabungan akan terus memaksimalkan upaya penertiban sekaligus penindakan sebagai langkah penegakan aturan PPKM darurat di wilayah Kabupaten Madiun. Harapannya, penindakan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan prokes selama pandemi belum berakhir.

APEL—Tim gabungan mengikuti apel sebelum melakukan operasi yustisi di wilayah Kabupaten Madiun selama pemberlakuan PPKM Darurat.

Selain itu, penindakan juga bagian upaya menekan laju angka lonjakan kasus Covid-19. Untuk itu, Satpol PP bersama tim gabungan akan terus menggelar operasi penertiban semasa PPKM darurat di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun, secara berkala.

Sasaran operasi penertiban ini, kata Didik, berupa warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan seperti melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan hingga tidak memakai masker.

Ia menambahkan operasi penertiban dan penindakan menjadi bagian permintaan Bupati Madiun kepada warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

Selain itu warga diminta turut aktif di lingkungannya memutus mata rantai Covid-19. Pasalnya pandemi masalah bersama, dan harus dituntaskan bersama-sama.

Didik pun mengingatkan seluruh anggotanya mengedepankan sikap yang humanis dalam menertibkan masyarakat sebelum operasi dimulai.

SANKSI—Pelanggar prokes yang terjaring dalam operasi yustisi PPKM Darurat diberikan sanksi menyapu kotaran bahu jalan.

Amanat Mendagri
Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengatakan, kegiatan operasi yustisi ini merupakan amanat Menteri Dalam Negeri dalam kebijakan PPKM Darurat. Sebelum operasi penindakan digelar, pemerintah sudah mengedukasi masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Sebelum ditindak, pemerintah telah mengedukasi kepada masyarakat tentang disiplin protokol kesehatan, terutama dalam hal memakai masker. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah melakukan operasi penertiban terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan,” jelas Kaji Mbing, sapaan akrab Ahmad Dawami.

Menurut Kaji Mbing sebelum melakukan penindakan, Pemkab Madiun terlebih dahulu gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang disiplin prokes. Salah satunya pemerintah mengedukasi kalau tidak pakai masker bukan hanya kesehatan yang dirusak tapi juga akan membahayakan orang lain bahkan akan merusak perekonomian. (MAL/ADV)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed