oleh

Kekosongan Sekdes di Kabupaten Magetan Bisa Dilakukan Mutasi Dari Prangkat Desa, Perbup Dalam Penggodogkan di Kabag Hukum

 

 Ilustrasi seleksi perangkat Desa

Beritatrends, Magetan – Banyak pencari kerja khususnya yang ingin menjadi perangkat desa di Kabupaten Magetan, Salah satu Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Merah Putih Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Magetan, Mulyadi mengatakan, untuk wilayah di Kecamatan Lembeyan khususnya dan di Kabupaten Magetan umum banyak perangkat Desa yang Kosong Khususnya sebagai Sekretaris Desa.

“Hal tersebut sudah berjalan cukup lama bahkan ada yang sudah 3 hingga 5 tahun, saya selaku Lembaga Swadaya Masyarakat banyak di tanyai oleh para pencari kerja yang ingin menjadi perangkat desa, oleh karena itu, saya mohon penjelasannya untuk dinas yang kompeten untuk menjelaskanya,”ucap Mulyadi, Senin (19/7/2021)

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),”ucap Mulyadi yang akrab di sapa Jenggot.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan Eko Muryanto di hubungi melalui hubungan Telepon mengatakan, benar Mas untuk wilayah Kecamatan Lembeyan banyak perangkat Desa yang kosong  terutama Sekretaris Desa seperti Krowe, Kedung Panji dan lain-lanya, karena banyak pormasi yang terlanjur diangkat seperti staf-staf.maka untuk sementara pengisian sekdes di PLT kan dulu hingga menunggu kesiapan anggaran dari ADD nya atau dilakukan mutasi, tapi untuk mutasi kita baru mengajukan Perbupnya ini sudah masuk ke Kabag Hukum, tinggal menunggu hasilnya

“Memang posisi sekretaris desa itu sangat vital di desa, Desa bisa melakukan seleksi untuk sekdes yang kosong dan bisa juga menunda semua tergantung masih adakah anggarannya karena ADD itu 30 persen untuk gaji dan 70 persen untuk kegiatan desa, Sedang mutasi kalau perbup sudah ada minimal ada 3 perangkat yang mengajukan seleksi, kalau di ASN sejenis Asesmen,”terang Eko.

Di tempat yang berbeda Kepala Bagian Hukum Pemkab Magetan, Joko Risdiyanto  mengatakan, bahwa ini masih pembahasan dari Dinas PMD itu masih dalam pembahasan. Rencananya mungkin setelah PPKM Darurat ini  akan dilakukan pembahasan ulang karena kita selalu koordinasi dengan PMD materinya bagaimana, kita perbaiki dulu internal antara Hukum dan PMD nanti setelah itu baru kita keluarkan di Kabag yang lebih melibatkan terkait yang lainnya.

“Kalau menghendaki dengan Perbup yang baru ya menunggu, kalau itu nanti bisa ditanyakan ke PMD, karena pihaknya hanya bertugas  merevisi Perbup. Kalau kebijakan tentang pelaksanaan pengantarnya PMD,”ucap Joko.

Tambahnya, Kita lakukan pemantapan konsepsi, harmonisasi dan pemantapan konsepsi itu tugas bagian hukum itu. Tugas bagian hukum adalah memantapkan harmonisasi dan pemantapan konsepsi jadi konsep semua dari Dinas PMD, kita hanya melakukan pemantapan konsepsi dan harmonisasi saja.

“Ini juga dihubungi Dinas PMD untuk segera, tetapi kondisi sekarang seperti ini , rapat-rapat sementara masih kita batasi dan itu hal yang tidak bisa diputuskan oleh bagian hukum sendiri,”pungkas Joko. (Sukma/Sabrina)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed