oleh

LPSE Kabupaten Sekadau, Main Mata : Gugurkan Beberapa PT/CV Pelelangan Kontruksi Dikarenakan Tidak Melengkapi RKK/K-3

Pokja kabupaten Sekadau gugurkan beberapa PT/CV pelelangan kontruksi dikarenakan tidak melengkapi RKK/K-3

Beritatrends, Sekadau – Proses gugurnya PT/CV dibidang kontruksi oleh Pokja kabupaten Sekadau menjadi perbincangan para direktur PT/CV mereka menilai Pokja pemilihan : Kelompok kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kabupaten Sekadau T.A 2021 dianggap melakukan kesewenang-wenangan dalam melakukan kewenangan nya menjadi pokja.

Para direktur PT/CV mengungkapkan kekecewaan mereka kepada media ini, Kami melihat adanya kesewenangan pada saat pokja melakukan evaluasi dgn menggugurkan penawaran penyedia jasa yang mewajibkan memiliki pengalaman Jabatan k-3 konstruksi pada pengalaman sebelum nya, padahal yang ada dalam Dokumen pengadaan di LDP hanya di minta pengalaman 2 Tahun,secara eksplisit tidak meminta pengalaman Jabatan k3 konstruksi di Dokumen lelang itu sendiri,,

Menurut peserta penyedia barang/jasa yang enggan disebutkan nama nya hal ini sangat bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa yg ada di Perpres no 12 Tahun 2021 dimana PA/PPK tidak di benarkan menambah syarat lelang tanpa seijin pejabat tinggi/pejabat pratama,,

Peserta lelang Penyedia barang/jasa juga mendengar adanya intervensi ke pokja pengadaan barang/jasa sehingga menggugurkan perusahaan peserta lelang penyedia barang/jasa yang bukan titipan oleh oknum dipemda kab sekadau,,

Ketika awak media di konfirmasi mempertanyakan eksistensi pokja pengadaan barang/jasa kab sekadau dan meragukan netralitas pokja dalam melakukan proses tender pengadaan barang/jasa di APBD Kab Sekadau T.A 2021 ini syarat dengan kepentingan kelompok penyedia tertentu,,

Kami juga di informasikan, pokja UKPBJ tidak melakukan klarifikasi kepada pemberi referensi Kontrak pengalaman sesuai dengan referensi yang discan aplode oleh peserta lelang penyedia barang/jasa

Kepada Lembaga-Lembaga yang berwenang seperti LKPP, OMBUSMAN Dan KPPU sesuai dengan TUPOKSI nya berdasarkan UU Masing-masing untuk menindak lanjuti informasi ini agar kesewenang-wenangan pokja kab sekadau tidak terulang kembali karena sangat merugikan pihak penyedia barang/jasa yang ada di kabupaten sekadau,,

Awak media ini pun mendapat informasi tentang satu pekerjaan yang tidak melengkapi peralatan k-3 dan turun langsung kelokasi pekerjaan proyek peningkatan Jalan Keling Kumang (DAK 2021) Dengan Nilai Kontrak :7.425.171.000, dengan masa kerja 140 hari kalender, sumber dana APBD kabupaten Sekadau, yang dilaksanakan oleh PT. Mitra usaha khatulistiwa dan diawasi oleh PT.tritunggal rekayasa khatulistiwa, kontrak T.A 2021 sedang dikerjakan, dan anehnya tidak menemukan ada pos/rumah K-3 Konstruksi di lokasi pekerjaan,,

Sedangkan diBOQ ada mata anggaran yang dibiayai oleh dana/pajak masyarakat dengan uraian, manajemen dan keselamatan lalu lintas, dengan mata pembayaran 1.8 dan keselamatan dan kesehatan kerja, mata pembayaran 1.19 yang seharusnya ada dilaksanakan akan tetapi item ini tidak terlihat.

Ini menandakan praktek lelang di Pokja UKPBJ kabupaten Sekadau hanya menjadikan syarat RKK/K-3 Konstruksi sebagai syarat saja tapi tidak di implementasikan ke pelaksanaan di lapangan oleh PPK Proyek itu sendiri,,

Indikasi permainan PPK Proyek dengan Pokja UKPBJ Kab sekadau ini sangat terlihat pada proses pelaksanaan Proyek nya di lokasi proyek yang sedang di kerjakan,,

Keluhan peserta lelang di Lpse Kab Sekadau begitu meresahkan masyarakat jasa konstruksi dengan praktek KKN yang begitu masiv di lakukan dengan cara TSM sejak Dokumen Lelang di siapkan oleh PPK sebelum pokja melakukan pelelangan proyek di Lpse Kab. Sekadau. PT/CV, yang dianggap sangat tidak wajar, ini. (Antonius)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

News Feed