oleh

Langgar Kode Etik Profesi Polres Ponorogo Pecat Anggotanya

Kapolres Ponorogo, AKBP Mochamad Nur Azis memimpin upacara pemberhentian dengan tidak hormat salah satu anggotanya.

Beritatrends, Ponorogo – Polres Ponorogo menggelar upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) salah satu anggotanya, Senin (12/7/2021) di halaman Mapolres setempat.

Upacara PTDH tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Ponorogo AKBP Mochamad Nur Azis SH, SIK, M.Si dan dilaksanakan secara In Absensia, hanya diwakili foto yang dibawa oleh petugas, dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir.

Anggota tersebut berinisial Bripka MA diberhentikan secara tidak hormat dari anggota Polri, karena terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yaitu telah meninggalkan tugas dinasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. Terhitung mulai 21 Desember 2018 hingga sekarang.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kapolres Ponorogo AKBP Mochamad Nur Azis dalam amanatnya menyampaikan bahwa, dalam proses pembinaan SDM Polri tidak lepas dari siklus manajemen SDM Polri yang terdiri dari penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

“Untuk pengakhiran dinas itu sendiri meliputi Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH). Perlu kita ketahui, upacara PTDH yang kita laksanakan ini merupakan salah satu wujud dan bentuk realisasi komitmen pimpinan Polri dalam memberikan sanksi hukuman bagi personil yang melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata AKBP Mochamad Nur Azis.

AKBP Mochamad Nur Azis menambahkan, pelaksanaan upacara seperti ini tentunya dapat terlaksana sesuai tahapan-tahapan, proses yang sangat panjang, penuh pertimbangan dan senantiasa berpedoman kepada koridor hukum yang berlaku, sebagaimana ditinjau dari beberapa asas diantaranya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan.

“Sebagai manusia biasa saya merasa berat dan sedih melakukan upacara ini karena imbasnya bukan hanya kepada yang bersangkutan saja tetapi kepada keluarga besarnya, namun pimpinan Polri telah melakukan langkah-langkah lainnya sebelum dilakukan PTDH seperti proses panggilan dengan maksud yang bersangkutan bisa berubah lebih baik dan disiplin dalam berdinas sampai akhirnya yang bersangkutan dipandang tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri,” imbuhnya.

Lebih lanjut AKBP Mochamad Nur Azis berharap kepada seluruh personil Polres Ponorogo dan jajaran secara pribadi maupun atas nama pimpinan untuk tidak ada lagi upacara seperti ini diwaktu yang akan datang.

“Untuk itu mari kita ambil hikmah serta pelajaran dari upacara PTDH ini dijadikan introspeksi diri dan cerminan agar bisa menjadi lebih baik dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” pungkas Kapolres Ponorogo. (efa)

News Feed