oleh

Permintaan Hearing Wali Walimurid Terkait LKS Belum Direspon DPRD Kabupaten Mojokerto

Salah satu wali murid saat wawancara dengan wartawan(ft:susilo/beritatrends)

Beritatrends,Mojokerto– Permintaan hearing wali murid dengan DPRD Kabupaten Mojokerto terkait salah satu anggota dewan yang diduga bisnis jual beli LKS Sekolah Dasar tak direspon dewan.

Salah satu wali murid, Hadi Purwanto yang mengajukan hearing dengan DPRD mengaku kecewa. Hadi menuding dewan tak serius menanggapi laporannya beberapa waktu lalu terkait salah satu anggota DPRD kabupaten Mojokerto yang diduga memperdagangkan buku penunjang LKS yang tidak sesuai Permendiknas. Padahal, lanjut Hadi laporannya itu sudah 20 hari namun tidak ada respon sama sekali dari wakil rakyat.

“Selaku warga yang hendak mengadu ke dewan sangat kecewa terhadap DPRD kabupaten Mojokerto. Masa rakyatnya mau menyampaikan aspirasinya kok tidak di terima, terus kemana rakyat Mojokerto ingin menyampaikan uneg-unegnya kalau di gedung Dewan ini di tolak,” kritiknya, Kamis (8/7/2021) di gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

Lebih lanjut Hadi Purwanto mengatakan ia selaku wali murid kecewa karena permintaan hearing dengan wakil rakyat tersebut tidak ada kepastian, seakan tidak ada tanggapan sama sekali.

“Padahal jauh hari surat permohonan hearing sudah saya kirim 20 hari yang lalu tapi tidak ada pemberitahuan atau pun balasan, sehingga hari ini kita mendatangi gedung dewan ini,” tuturnya.

Hadi Purwanto menambahkan, bahwa ini adalah perjuangan rakyat yang melawan oknum anggota dewan yang memperdagangkan buku LKS dengan cara yang melanggar aturan. Apalagi anggota dewan tersebut duduk di komisi lV yang membidangi pendidikan.

“Itu sangat ironis sekali, dan kalau permintaan hearing tidak dikabulkan oleh DPRD kabupaten Mojokerto. Kedepan saya akan meminta Audensi ke Bupati Mojokerto, Gubernur Jawa Timur bahkan akan mengadu ke DPR RI di senayan Jakarta,” tegasnya.

Sementara itu, Khusnul Ali Ketua Umum LSM MPPK2N mengatakan menyayangkan atas sikap para wakil rakyat kabupaten Mojokerto yang tidak merespon permintaan Hearing dari Wali Murid dengan DPRD kabupaten Mojokerto yang ingin mengadukan oknum anggota Dewan yang di duga telah menyalahi Kode Etik Dewan.

“Mestinya rakyat itu di fasilitasi kalau menemukan kebijakan yang di nilai tidak sesuai aturan, kok malah tidak mau menemui,” tutur Khusnul Ali.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ainy Zuroh ketika dikomfirmasi Via WhatsApp terkait surat permohonan hearing dari Hadi Purwanto, namun tidak ada tanggapan dari Ketua DPRD kabupaten Mojokerto.(sus)

News Feed