oleh

Vonis Hakim PN Kab Madiun Diduga Cacat Hukum, Kata Ahli Pidana Guru Besar Fakultas Hukum Brawijaya Malang

DR Lucky Endrawati SH MH seorang pakar hukum pidana sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Beritatrends, Madiun – Sidang dugaan Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penegak keadilan di Kabupaten Madiun. Pada 15 Juni 2021 masuk dalam agenda mendengarkan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh terdakwa Tisna lewat Pengacaranya Djoko Purnawan Dewantoro SH.

DR Lucky Endrawati SH MH seorang pakar hukum pidana sekaligus guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dalam persidangan Doktor Endrawati menerangkan untuk kasus perdata, jika awalnya antara pihak ke 1 dengan pihak ke 2 dalam membentuk sebuah kerja sama dan melakukan sebuah perikatan maka tidak bisa masuk dalam sebuah pidana.

Menjawab pertayaan kuasa hukum dari Polda Jatim apakah dimungkinkan sebuah kasus itu masuk dalam Perkara perdata dan perkara pidana. Menurut pakar hukum ahli pidana Lucky endrawati, perkara tersebut bisa dikembalikan lagi pada kasus awalnya seperti apa. Mungkin enggak satu kasus, bisa masuk dua ruang (perdata maupun pidana),” terang Doktor Lucky.

Djoko Purnawan Dewantoro SH menceritakan secara singkat Awal terjadinya kasus ini. Klien saya bernama Tisna warga kecamatan Kebonsari Dikenakan pasal 372, 378 KUHP. Atas laporan Resa Wahyu Musada Jl Dr Sutomo warga Kab Ponorogo. Di polsek Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Djoko Purnawan Dewantoro SH Kuasa Hukum Terdakwa

Dalam pemeriksaan di Polsek pada waktu itu, Surat Perjanjian Tour Wisata Telah disita oleh penyidik Polsek Kebonsari,” jelas Dewatoro Kuasa Hukum.

Di tanya oleh awak media Kapan terjadinya kesepakatan, Dewa mengatakan perjanjian kesepakatan ditanda tangani pada akhir bulan Februari 2020 dengan rencana keberangkatan 6 bulan setelah perjanjian.

Dan pada tanggal 12 Maret 2020 Pemerintah Republik Indonesia lewat Presiden Ir Joko Widodo mengumumkan Covid-19 sebagai bencana Nasional.

Dan terjadi Lokdonw di berbagai dunia, termasuk tujuan tour ke negara Australia. Sehingga pemohon mengundurkan diri dan meminta uang Down paymnt (DP) kebali sebesar Rp. 40 juta.

Ditolak oleh pihak perjalanan trevel karena alasan pengunduran diri. Karena belum gagal berangkat, hanya mundur akibat pendemi. Dan sebagian uang telah masuk dipakai untuk mengurus semua keperluan ke Auatralia baik surat menyurat maupun yang lainya.

Tidak terima dengan keputusan itu, pemohon akhir melaporkan tisna klien saya ke polsek kebonsari. dengan tuduhan penipuan dan pengelapan.

Jadi aneh, ada apa ? kenapa kok bisa polisi dalam hal ini penyidik polsek Kebonsari Madiun mau menerima pengaduan tersebut yang seharusnya ditolak karena terikat sebuah perjanjian.

Baik pakar hukum ahli pidana Doktor Lucky maupun pengacar terdakwa Dewantoro mengatakan, jangankan untuk dijadikan terdakwa, dijadikan tersangkapun tidak boleh. Dan jangankan tersangka, terperiksapun juga tidak bisa. Dan seharusnya dilakukan penyidik menolak laporan tersebut karena ada unsur perjanjian yang terikat, Karena kasusnya perdata.

Apalagi kasusnya tidak bisa berangkat ke Australia dikarenakan adanya wabah Virus Corona yang melanda dunia. Dimana pada saat itu hampir disemua belahan dunia menutup akses keluar masuk sebuah negara, untuk memutus penyebaran Covid-19.

Dan Pemerintah Republik Indonesiapun melarang rakyatnya untuk untuk berpergian keluar negeri dan masuk ke dalam negeri sewaktu itu.

Seperti orang mau naik haji, gagal akibat pademi. Apakah biro perjalan haji bisa dilaporkan kepolisi dan dipidanakan bahkan dihukum.

Justru klien saya saat ini, sudah di vonis 18 Bulan kurungan Penjara oleh majelis hakim PN Kabupaten Madiun dengan kasus penipuan,” terang Dewantoro (Ery Pramudya)

News Feed