oleh

Sengketa Pilkada di Kabupaten Sekadau Hingga Saat Ini Belum Tuntas : Kuasa Hukum Rupinus-Aloysius Kawal Hingga Putusan MK di Keluarkan Secara Adil

Tim Kuasa Hukum Rupinus-Aloysius

Beritatrends, Sekadau – Undang-Undang Pilkada terbaru sudah tegas mengamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menangani sengketa Pilkada. Nantinya perkara perselisihan hasil Pilkada memang diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya badan peradilan khusus tersebut.

UU Pilkada Terbaru, Amanatkan MK Tangani Sengketa Pilkada, dalam Revisi UU 1/2010  memang mengamanatkan MK menangani sengketa Pilkada, sepanjang belum dibentuk badan peradilan khusus. Badan peradilan khusus dibentuk nantinya khusus menangani sengketa Pilkada. Dalam amanat Revisi UU 1/2010, badan peradilan khusus dibentuk paling lama sebelum pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional.

Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 157 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perubahan UU 1/2015 yang berbunyi: Pasal 157 ayat (1) : Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.

Pasal 157 ayat (2) : Badan peradilan khusus sebagaimana ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

Pasal 157 ayat (3) : Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pasal 157 ayat (4) : Peserta Pemilihan  dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan  perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Sedangkan Sengketa Pilkada di Kabupaten Sekadau hingga saat ini masih juga belum tuntas maka dari itu Tim kuasa hukum pasangan Rupinus-Aloysius melalui Marcelinus Daniar SH mengatakan, sejak awal kami ingin menguji daripada putusan KPU tentang penetapan para calon terpilih paska putusannya MK.

“Mengapa kami menggugat kembali ? karena memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara KPU,”ucap Marcelinus Daniar SH.

Apa ada dengan pelanggaran itu ? itu bermula daripada surat 272 yang mana surat itu bertabrakan / bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, baik itu peraturan per KPU maupun undang-undang.

“Oleh sebab itu pada saat pose hitung di KPU kami sudah menyampaikan keberatan tapi keberatan-keberatan kami tidak diindahkan bahkan tidak digubris oleh KPU Sekadau,”kata Marcelinus Daniar SH.

Sampai proses hitung selesai rekap kami menolak hadir, bahkan kami tidak menandatangani semua berkas berita acara yang ada pada proses hitung. Setelah itu kami mengadakan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, kami daftarkan ke regristrasi dengan from nomor Pengarah 137.

“Dari hasil sidang pendahuluan itu sudah kami bacakan kemarin pada tanggal 21 Mei 2021, kita sama-sama mendengarkan jawaban dari termohon pihak KPU ternyata dari jawaban pihak KPU kita mendengar sendiri bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggara KPU Sekadau baik terhadap undang-undang maupun per Kpu itu sendiri dan juga tahapan-tahapan dibuat oleh KPU, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan hasil dari beberapa pihak baik dari pihak terkait maupun Bawaslu sangat terang benerang dan sangat jelas bahwa sub sanksi cukup fatal,”terang  Marcelinus Daniar SH.

Sehingga kita berharap Mahkamah dapat mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya, adapun nanti kedepan pada sidang-sidang berikutnya kami masih menunggu panggilan Mahkamah.

“Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan demi rasa keadilan masyarakat, demi melindungi hak konstitusi warga negara, kita berharap sekali kepada  Mahkamah Konstitusi bisa menjaga marwah itu sendiri,”tegas Marcelinus Daniar SH.

Berarti menjaga masa keadilan masyarakat dan hukum kerena memang apa yang kita lihat dan saksikan yang dilakukan oleh KPU Sekadau sebagai penyelenggara Pemilu banyak sekali hal-hal yang di langgar mereka, sehingga kami atau kita dari Paslon no 2 merasa dirugikan hak konstitusi kita.

“Ini yang bisa kami sampaikan terkait sidang selanjutnya kami masih menunggu panggilan Mahkamah, kita saling sama-sama menjaga situasi, marilah kita sesuai dengan hukum, sesuai dengan jalur-jalur yang di sediakan oleh Negara yaitu mahkamah konstitusi  Sedangkan opsi atau langkah-langkah tindakan hukum lain masih kami pertimbangkan,” Marcelinus Daniar SH.(Stepanus)

News Feed