oleh

Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Irigasi, Bappeda Madiun Susun PSETK 2021

 

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Madiun, Dedy Suryadi memberikan arahan pada finalisasi penyusunan dokumen profil sosial ekonomi teknik dan kelembagaan (PSETK) Kabupaten Madiun tahun 2021.

Beritatrends, Madiun – Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun melakukan Penyusunan Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan (PSETK) Kabupaten Madiun Tahun 2021.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Madiun, Dedy Suryadi, Senin (10/5/2021) menyatakan maksud penyusunan PSETK untuk menyediakan informasi kondisi sosial, ekonomi, teknis, dan kelembagaan yang dibutuhkan dalam program peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif pada suatu daerah irigasi.

Tak hanya itu, kata Dedy, penyusunan PSETK bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang tepat serta aktual pada suatu daerah irigasi berdasarkan potensi sumber daya local. Selain itu juga akan menjadi masukan dalam proses perencanaan program teknis, kelembagaan, usahatani, dan usaha ekonomi lainnya.

Menurut Dedy, kedepan dokumen PSETK akan menjadi data dasar penyusunan rencana dan program peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif pada suatu daerah irigasi.

“Kegunaan PSETK secara khusus bisa digunakan oleh petani pemakai air, komisi irigasi dan OPD terkait sebagai bahan pertimbangan membuat program kegiatan,” ungkap Dedy.

Bagi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA), lanjut Dedy, dokumen PSETK memiliki banyak kegunaannya. Diantaranya dari dokumen itu akan diketahui kebutuhan pelatihan baik aspek teknis, kelembagaan maupun usaha tani dan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal.

Selain itu dapat menjadi penetapan iuran pengelolaan irigasi dan penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI/AKNOP) dalam wilayah kerjanya.

“Dokumen itu dapat menjadi acuan penyusunan usulan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) danKerjasama Pengelolaan Irigasi (KSP) bersama SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan irigasi.

Dedy mengatakan dokumen disusun secara swakelola oleh tim penyusun PSETK yang terdiri dari unsur bappeda, dinas PUPR, TPM (Tim Pendamping Masyarakat), Hippa, Ghippa, Poktan, Juru Pengairan dan PPL pertanian.
Ia menyebut tahun 2021 daerah irigasi (DI) yang akan disusun dokumen PSETKnya sebanyak 25 titik yang menjadi kewenangan Kabupaten Madiun. Duapuluh lima daerah irigasi yang disusun PSETknya yakni Piring II, Gebyok I,II dan III, Kepet, Sukoliman, Randualas I, Gulunan, Sumbersirah, Blutak, Nampu, Bledrek, Dimong, Gebang Arum, Randualas II, Kedungtelo I,II, Bandotan I, II, Wates I, II dan III, Rando Bebek, Kaligunting, Keben, Sirapan, Cubung, Brojol I, Brojol II dan Dung Sengon 2.

Untuk penyusunan dokumen PSETK sesuai peraturan Mendagri, kata Dedy, dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan itu mulai dari sosialisasi awal, penelusuran jaringan, FGD, konsolidasi, finalisasi dan laporan akhir.
Sementara penyusunan dokumen sebanyak 25 titik itu di bagi menjadi lima gelombang. Teknisnya masing-masing gelombang selama dua bulan menyusun lima dokumen.

Untuk gelombang satu pada bulan Maret-April telah diselesaikan beberapa penyusunan dokumen PSETK. Penyusunan dokumen PSETK yang sudah diselesaikan yakni Daerah Irigasi Randualas 1, Daerah Irigasi Piring 2, Daerah Irigasi Gebyok, Daerah Irigasi Kepet dan Daerah Irigasi Sukoliman. (MAL)

 

News Feed