oleh

Dongkrak PAD, Bapenda Kabupaten Madiun Gencar Bina dan Evaluasi PBBP2 Di Desa

Tim Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun gencar memberikan pembinaan pembayaran dan penagihan PBBP2 di desa-desa untuk mendongkrak pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun .

Beritatrends, Madiun – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun memberikan pembinaan dan evaluasi beberapa pemerintah desa di Kecamatan Jiwan terkait pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) pekan lalu. Pembinaan dan evaluasi PBBP2 gencar dilakukan Bapenda untuk mendongkrak  pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun.

Kepala Bidang Pembukan dan Penagihan Bapenda Kabupaten Madiun Edy Kuspurwanto, Senin (10/5/2021) menyatakan dalam satu bulan terakhir timnya gencar memberikan pembinaan dan evaluasi terkait pembayaran dan penagihan PBBP2. Selain mendongkrak pendapatan asli daerah, langkah itu dilakukan untuk mengedukasi warga agar tepat membayar PBBP2 sesuai waktu yang ditentukan.

“Kami lakukan pembinaan di desa-desa tentang bagaimana cara menyetor pajak agar tidak ada lagi tunggakan PBBP2,” kata Edy.

Tak hanya mengedukasi tentang teknis pembayaran dan penagihan pajak, kata Edy, tim Bapenda juga meminta pemerintah desa pro aktif menagih tunggakan PBBP2 mulai tahun 2015 hingga 2020 bagi wajib pajak yang belum melunasinya.

“Tunggakan itu harus diselesaikan secepatnya. Kami minta pemerintah desa menyurati wajib pajak yang menunggak untuk segera melunasi tunggakannya,” jelas Edy.

Terkait tunggakan pajak PBBP2 tahun 2015 hingga tahun 2020, Edy menyatakan tim juga mengevaluasi penyebab tunggakan wajib pajak yang belum terselesaikan hingga saat ini di masing-masing desa.

Teknisnya, tim mencocokan data tunggakan yang dimiliki Bapenda Kabupaten Madiun dengan pemerintah desa. Bila terjadi selisih kekurangan maka dilakukan penagihan kepada wajib pajak. “Kalau pemerintah desa keberatan menagih tunggakan kepada wajib pajak, kami dari Bapenda sanggup membantu menagihkan asalkan diberikan alamat wajib pajak yang menunggak tersebut,” ungkap Edy.

Menurut Edy, hasil evaluasi di pemerintah desa banyak warga yang lupa membayar PBBP2. Kondisi itu terjadi lantaran wajib pajak atau pemilik tanah dan bangunan tinggal di luar Kabupaten Madiun.

Bagi wajib pajak yang tinggal diluar namun memiliki tanah di Kabupaten Madiun tetap wajib membayar PBBP2 setiap tahunnya.

Untuk itu, wajib pajak harus proaktif menanyakan ke desa atau RT terkait surat pemberitahuan pajak terhutan (SPPT).  Selanjutkan SPPT PBBP2 dapat dibayar di Bank Jatim. “Kami berharap wajib pajak kedepan langsung bayar pajak di Bank Jatim agar tidak berhenti di pemguntu pajak,” kata Edy.

Edy menambahkan pembinaan pembayaran dan penagihan PBBP2 tidak hanya berlaku di Kecamatan Jiwa saja. Beberapa kecamatan sebelumnya juga dilakukan hal yang sama. “Semua kami bina agar piutang dapat berkurang setiap tahunnya. Jangan sampai bertambah lagi,” tutur Edy.

Harapannya proses pembayaran PBBP2 yang dilakukan wajib pajak kedepan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Untuk itu Bapenda Kabupaten Madiun akan terus berinovasi dalam hal pelayanan publik agar warga makin mudah membayar PBBP2. (MAL)

News Feed