oleh

Giyanto Hadi Prayitno : Ada segelintir Oknum yang mencoba Merusak Marwah HMS Indonesia

Ketua Umum HMS Indoesia bersemangat walau diguncang 

Beritatrends, Jakarta – Himpunan Masyarakat Soehartonesia (HMS) Indonesia adalah organisasi Masyarakat yang memperjuangkan amanat dan ajaran Bapak H. M. Soeharto serta melanjutkan cita cita beliau, menjadi rumah perjuangan dan silaturahmi bagi pengagum beliau.

Giyanto H. Prayitno, Ketua Umum HMSI dalam bincang – bincang santai dengan awak media menyampaikan bahwa berita perihal adanya penggantian dirinya sebagai ketua umum sudah lama terdengar kurang lebih sekitar 8 Bulan yang lalu, dan kepengurusan HMSI tetap berjalan seperti biasa dengan dirinya sebagai ketua umum.

“Tidak ada dua kepengurusan di HMSI. Memang ada segelintir pengurus yang menamakan dirinya sebagai Dewan Pendiri Utama yang dalam tanda kutip sedang berpetualang untuk menggeser saya sebagai ketua umum yang sah. Saya anggap itu sebagai dinamika organisasi yang biasa biasa saja,”ucapnya, Sabtu (08/05/2021), saat acara buka puasa bersama di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Giyanto Hadi Prayitno dan Indarto K. Wiguna secara bersamaan menambahkan, sampai saat ini HMS Indonesia tetap solid satu komando tidak ada dualisme pengurus lainnya, tidak mengenal dan tidak ada Istilah Dewan Pendiri Utama sejak berdirinya HMS Indonesia, bahkan sesungguhnya sebagian oknum tersebut sudah lebih dari 1 tahun tidak aktif bahkan sudah mengundurkan diri dan bergabung dengan ormas sejenis lainnya.

“Selama ini HMS Indonesia adalah ormas yang mandiri, setiap mengadakan kegiatan tidak pernah meminta sumbangan atau mengirim proposal ke Keluarga Cendana, murni swadaya Pengurus terutama dari saya pribadi, Bendahara Umum, Sekjend serta dari para Waketum yang memang semuanya rata-rata berlatar belakang Pengusaha, dan juga swadaya dari para anggota dan pengurus daerah. Namun demikian, sebagai marwah HMS Indonesia tetap dan selalu menjaga hubungan baik dengan Keluarga Cendana yang terus mendukung atas Kemandirian HMS Indonesia selama ini,”ungkapnya lagi.

Widyawati F. Imelda, Sekjend HMSI menambahkan bahwa HMS Indonesia mampu melewati berbagai ujian dalam beberapa tahun ini. Pasang naik dan pasang surut sebagai sebuah organisasi, telah bayak dilalui bersama.

“Saya sebagai Sekjend, mewakili Ketum ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan kawan pengurus yang memilih berada dalam gerbong perjuangan bersama. Terima kasih saya kepada mereka yang tetap setia, meski kadang organisasi kami ini mendapat terpaan gelombang yang begitu dahsyat. Adapun jumlah mereka yang sedang berpetualang saya namakan kegiatan terselubung itu hanyalah segelintir saja, sama sekali tidak ada artinya bagi kita,”ucapnya.

Dikatakan Imelda, dari awal mula kami membangun HMS Indonesia, tanpa ragu telah menyatakan dan memperjuangkan HMS Indonesia sebagai organisasi Masyarakat yang ingin memperjuangkan amanat dan ajaran Bapak H. M. Soeharto serta melanjutkan cita cita beliau serta menjadi rumah perjuangan dan silaturahmi bagi pengagum beliau.
Indarto K. Wiguna, Bendahara Umum HMSI ikut bersuara, menurutnya kegiatan terselubung  tersebut hanya muncul dari suatu kelompok tertentu yang dipaksakan, diterima oleh seluruh anggota dan kader HMS Indonesia khususnya pengurus yang ada di daerah daerah.  Mereka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa adanya dialog, apalagi demokrasi.

“Mereka itu menghendaki keseragaman dalam berpikir dan bertindak, dengan memaksakan kehendaknya tanpa memperdulikan AD/ART organisasi yang akan menggulingkan Ketua Umum yang sah dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan Caretaker,”ucapnya.

Giyanto Hadi Prayitno menambahkan bahwa kegiatan terselubung mereka itu jelas bertentangan dengan AD/ART HMS Indonesia. Karena di dalam Anggaran Dasar yang tercermin dalam komposisi Struktur Organisasi untuk tingkat DPP tidak ada yang namanya Dewan Pendiri, apalagi Dewan Pendiri Utama, yang ada hanyalah Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar. Sehingga jelaslah segala produksi kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan dengan mengatasnamakan Dewan Pendiri Utama adalah illegal dan tidak dapat diterima secara konstitusi organisasi.

“Bagi kader yang kebetulan berada dan menjadi pengurus DPD dan DPC, sesuai amanah AD/ART kalianlah garda terdepan yang harus mempertahankan kesatuan dan persatuan organisasi kita pada saat ini. Saya tahu, kalian, bahkan saya, adalah manusia biasa. Tentu, sebagai manusia biasa kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tetapi, sebagai pemimpin harus disadari pula bahwa jabatan yang ada pada pundak kita dapat menentukan perjalanan keselamatan dan kesuksesan HMS Indonesia kini dan di masa yang akan datang,”pungkasnya.(Red)

News Feed