oleh

Carut Marut Anggaran Milyaran di Diskominfo,LSM GPL: Siap Layangkan Laporan ke APH dan Gelar Aksi Dikantor Bupati

Saat Demo LSM GPL

Beritatrends,Bandar Lampung – Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Lampung, berencana akan melaporkan, sejumlah oknum pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tulang Bawang ke Polda dan Kejati Lampung.

Kepastian ini disampai Ketua GPL Lampung, Icha Novita. melalui sambungan telephone-nya, laporannya adalah terkait carut marut dan adanya dugaan kebocoran, dalam pengelolaan uank milyaran di Diskominfo yang berpotensi telah dan akan merugikan negara.

“Menindak lanjuti, carut marutnya penggunaan anggaran bernilai total sekitar 10 milyar, dari tahun 2020 dan 2021 di Diskominfo Tulang Bawang. GPL berencana dalam waktu dekat melayangkan laporan resmi kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH-red), sebab ada dugaan telah terjadi penyimpangan,”ucap Icha, Selasa (27/04/2021).

Untuk itu, lanjutnya, pihak akan menyerahkan kepada APH selaku pihak yang berwenang dalam hal ini Polda Lampung dan Kejati Lampung, untuk melakukan pengusutan dugaan praktik permainan yang diduga dilakukan oleh pejabat Kominfo.

Aktivis perempuan, yang telah acap kali melakukan aksi massa hingga depan gedung KPK di Jakarta dan membuat sejumlah pejabat terjerat hukum karena laporannya, berharap Polda dan Kejati segera menurunkan Tim atau melakukan pemeriksaan pada pejabat kominfo.

“Indikasi dan temuan kami ada (dugaan penyimpangan, red) Jika telah ditemukan pelanggaran, kami berharap para oknum-oknum yang terlibat dalam menyebabkan kerugian negara dapat segera diproses secara hukum,” pinta wanita yang juga Dewan Redaksi salah satu media di Lampung ini.

Dalam kesempatannya, Icha juga menyampaikan. Dirinya akan mempersiapkan aksi massa di depan kantor Bupati Tulang Bawang, namun, terkait aksi ini dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian seperti apa mekanismenya dalam pengerahan ratusan massa, mengingat saat ini sedang pandemi Covid-19.

Kendati demikian pihaknya optimis akan mendapatkan izin, terlebih jika mengacu pada Surat Edaran (SE) Bupati yang memperbolehkan kegiatan keagamaan, sosial dan budaya yang penting menerapkan protokol kesehatan. (Husen)

News Feed