oleh

Kajari Jeneponto Di minta Periksa Bendahara BOK Puskesmas Tolo.Di duga gelapkan Dana BOK

Puskesmas Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto

Beritatrends, Jeneponto – Kepala kejaksaan negeri (Kajari) Kabupaten Jeneponto RAMADIYAGUS, S.H., M.H. di minta Agar melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara BOK Puskesmas Tolo kecamatan kelara kabupaten Jeneponto Rostina S.KM. Karena di duga kuat melakukan penggelapan Dana Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Tahun 2020. Triwulan 3-4 2020.

Permintaan ini di sampaikan oleh ketua DPD Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulawesi Selatan Dan juga Ketua OKK Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Sulawesi Selatan Hasan Anwar Rabu 7-4 2021
Kami minta kepada Bapak kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) kabupaten Jeneponto RAMADIYAGUS, S.H., M.H. agar memeriksa bendahara Bantuan Operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Tolo Rostina S.KM
Yang tidak membayarkan sebagian dana Program BOK Puskesmas T.A 2020 di bidang Puskesmas masing-masing.

Selain tidak di bayarkannya sebagian Anggaran BOK, bendahara di duga menggelapkan anggaran BOK untuk menggunakan kepentingan pribadinya tersebut.

Padahal dalam petunjuk BOK sudah jelas sistem penggunaan anggaran BOK,karena setiap pelaksanaan kegiatan pada puskesmas yang di laksanakan masing-masing bidang pengelola kegiatan, setelah kegiatan masing-masing bidang pengelola langsung masukkan laporan pertanggungjawaban setelah itu pihak bendahara langsung melakukan proses pembayaran Anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN BOK kesehatan tersebut,

Anggaran BOK di duga kuat di selewengkan atau di gelepkan oleh bendahara BOK Puskesmas Tolo Rostina.S.KM.

Ketua Lembaga pemberantas korupsi (LPK) Sulawesi Selatan Dan juga Ketua Ososiasi wartawan profesional Indonesia (AWPI) Sulawesi Selatan Hasan Anwar meminta kepala kejaksaan negeri (Kajari) kabupaten Jeneponto segera memasuki Puskesmas Tolo untuk di proses hukum,ujarnya.

Sarifuddin, saya juga sebagai kepala puskesmas sering kali mendesak bendahara BOK Tolo, Rostina S.KM tersebut tapi dia berjanji akan bayarkan akhir bulan tiga (3) 2021,
Bahkan Ibu kadis kesehatan kabupaten Jeneponto sudah memberikan surat secara tertulis untuk segera dibayarkan, bahkan kami sudah memberikan Sanksi kepada bendahara tersebut dengan mengeluarkan sebagai bendahara tahun 2021.ujarnya Sarifuddin.

Menurut Syamsuddin Kepala Bidang investigasi Dan Parawansyah SH.Kepala Bidang Hukum Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK SULSEL) bahwa alasan Syarifuddin selaku kepala puskesmas hanya sebagai pembelaan diri yang tidak logis pasalnya pengelolaan dana oleh bendahara tidak lepas dari campur tangan (pengawasan) dari kepala puskesmas sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) olehnya itu bobroknya bendahara dalam pengelolaan dana di duga keras kapus dalam hal ini lalai,ujarnya

Tim LPK SULAWESI SELATAN beserta media akan bentuk tim secepatnya untuk melanjutkan ke Aparat Penegak hukum (APH), tutupnya.(Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed