oleh

Diduga Palsukan Dokumen Pemerintahan Desa, Seorang Oknum Ketua BPD Desa Guru Benua  “Terancam Dipenjara”

Kades Guru Benua, Johanis Sitepu

Beritatrends, Tanah Karo – Entah apa yang ada di benak K Sinuraya (55)  seorang oknum yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Desa Guru Benua yang juga sebagai mantan Kepala Desa Guru benua. Dirinya nekat melakukan tindakan tak terpuji dan diduga kuat telah melanggar Hukum.

Seperti yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, tentang Pemalsuan dokumen pejabat pengelenggara pemerintahan, dengan ancaman pidana maksimal 6(enam) tahun penjara.

Pasalnya, KS diduga kuat menyalahgunakan kewenangan serta jabatannya karna telah memalsukan dokumen serta stempel pemdes guru benua dan di surat keterangan tersebut KS selaku pihak terlapor membubuhakan tanda tangan serta namanya dan mengaku sebagai pejabat kepala desa guru benua. Juga tertera cap stempel pemerintahan desa guru benua yang juga diduga kuat diduplikasikan.

Adapun maksud dari terduga tersangka membuat surat dokumen palsu tersebut, digunakan untuk menerbitkan sejumlah dukumen kependudukan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kab.Karo sebagai persyartan utama penerbitan dokumen KK dan KTP milik warga.

Namun anehnya, pihak Disduk capil kab.karo tetap menerbitkan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP tanpa tidak merasa ada kejanggalan dengan tanda tangan serta gelar kepala desa guru benua yang sah dijabat oleh Johanis Sitepu dan bukan atas nama terduga tersangka K Sinuraya. Beber Johanis

“Padahal saya sudah sering dan kerap sekali mengunjungi kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil ini untuk mengurus berkas-berkas warga saya, kok bisa pegawai disdukcapil tidak cermat  ? ucapnya. Berati dalam hal ini pegawai di Dinas dukcapil ada yang lalai dalam menjalankan tugas, atau bisa juga diasumsi ada kerjasama dengan pihak terlapor sehingga beberapa dokumen tersebut bisa diterbitkan.” Ujar Kepala Desa Guru benua Johanis Sitepu kepada awak media, Rabu (31/03/2021) baru baru ini di kabanjahe.

“Adapun dugaan pemalsuan dokumen pemerintahan desa yaitu beberapa surat pengantar dari kepala desa untuk penerbitan kartu keluarga  dan e- ktp yang baru. Hal itu dilakukan KS dengan alasan untuk penambahan jumlah keluarga penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam menghadapi pandemi covid -19 berkisar 4 (empat) kepala keluarga,” Ungkap Johanis

Merasa harga dirinya dirampas dan secara sengaja terlapor melakukan tindakan melanggar hukum dengan pasal penipuan atas penerbitan dokumen  pemerintahan desa. Akhirnya Kades Guru benua, Johanis Sitepu secara resmi melaporkan KS ke Unit Tipidter Polres Tanah karo dan saat ini berkas laporanya telah dilimpahkan ke pihak Kejasaan Negeri Kab. Karo.

“Saya berharap kepada aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Kab.Karo agar segera memproses laporan pengaduan saya, karna hal ini sudah termasuk tindak kejahatan yang luar biasa, apalagi menyangkut tentang dokumen pemerintah, semoga proses hukum terhadap terlapor (KS) bisa diproses sesuai peraturan dan per undang undangan yang berlaku di Negara kita tercinta ini demi tegaknya supremasi Hukum.” Harap Johanis sambil menunjukkan kepada awak media sejumlah dokumen pemerintahan desa yang diduga kuat dipalsukan. (Daris Kaban/LD)

News Feed