oleh

Paripurna DPRD Magetan, Perubahan Raperda Ketertiban Umum dan Laporan LKPJ Bupati

 Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan

Beritatrends, Magetan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan kembali mengelar paripurna pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Rabu (31/3/2021).

Sebagaimana tahapan pembahasan Raperda setelah dilakukan paripurna pandangan umum fraksi fraksi pada tanggal 24 Maret 2021 yang lalu, tahapan berikutnya adalah Rapat Paripurna acara Tanggapan atau jawaban Bupati Magetan terhadap pandangan umum fraksi fraksi terhadap Raperda tersebut.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Sujatno, SE, MM dan dihadiri Bupati Magetan beserta Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, perwakilan Forkopimda, Dinas terkait dan anggota DPRD Magetan di Ruang Rapat Paripurna.

Rapat paripurna ini juga diselenggarakan secara virtual dengan OPD dan Camat se-kabupaten Magetan sesuai protokol kesehatan Covid-19.

Dari jumlah anggota Dewan sebanyak 45 anggota DPRD, dihadiri 27 anggota dewan anggota 2 dewan mengikuti secara virtual, sehingga sudah memenuhi forum rapat dan syah untuk melaksanakan rapat paripurna.

Jawaban Bupati Magetan Suprawoto atas pandangan umum fraksi – fraksi DPRD terhadap raperda tentang perubahan perda no.3 tahun 2014 tentang perda ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

“Beberapa hal yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut merupakan bahan untuk pembahasan raperda yang dilaksanakan antara badan pembentukan perda dan tim pembahas raperda pemerintah daerah,” ucap Bupati Magetan Suprawoto, saat paripurna.

Lanjutnya, pemandangan umum fraksi terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kondisi secara umum yang saat ini sedang terjadi atau kita alami bersama tentunya akan menjadi bahan masukan yang sangat berharga demi kebijakan dalam pengambilan kepentingan masyarakat Kab. Magetan.

Dijelaskanya,”Untuk hajatan boleh dilaksanakan akan tetapi Prokes tetap dijalankan sesuai dengan PPKM mikro tingkat desa, dan untuk bidang pendidikan akan dilaksanakan vaksin untuk guru pengajar, beserta para ulama tapi menunggu vaksin terlebih dahulu,” jelasnya.

Bupati juga menjelaskan tentang orang meninggal dr RS pemakaman sesuai Prokes tetapi hasil swab PCR belum ada akan memberatkan pihak keluarga, karena akan mendapatkan saksi sosial.

Dan terkait sanksi pidana sebaiknya mempedomani pasal pada kitab UU hukum pidana pencantuman sanksi pidana dalam perda berdasarkan ketentuan dalam tanggapan adalah UU mengenai pemda.

“Raperda tidak sekedar menambahkan landasan hukum pada bencana non alam saja, namun juga terhadap dampak bencana sosial serta upaya perlindungan pada anak usia sekolah yang dikarenakan lamanya proses belajar mengajar yang dilakukan secara jaringan dan BPBD tugasnya menanggulangi bencana sedangkan satpol PP sebagai penegak disiplin Pemda,” kata Suprawoto.

Dalam perubahan raperda juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah memfasilitasi kecamatan dan desa dalam rangka melakukan penyiapan dan pembekalan terkait kebencanaan, melakukan pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban.

Membina kegiatan sosial kemasyarakatan, membentuk satgas khusus penanganan keamanan ketentraman dan ketertiban umum saat pemilihan umum, mengoptimalkan peran babinsa dan babinkantibmas.

Setelah tanggapan Bupati, acara dilanjutkan dengan Penyampaian Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020.

LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam 1 tahun satu kali dalam rapat paripurna yang menyebutkan kinerja Bupati tahun 2020 laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.

Capaian kinerja Pengelolaan keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, dana perimbangan dll.

Program prioritas meliputi : Pengentasan kemiskinan, Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan sambungan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

Selanjutnya, Bantuan sosial sarpras produksi pertanian bagi petani miskin, Bantuan sarana perdagangan bagi warga miskin pelatihan ketrampilan kerja bagi warga miskin, Penyediaan makanan bagi lansia terlantar, Pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan UMKM, Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga untuk perbaikan kualitas.

Setelah dibacakan materi LKPJ tahun 2020 dari Bupati Magetan kepada Ketua DPRD Magetan. (efa/ww)

News Feed