oleh

Aliansi GERAK Ponorogo Gelar Aksi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Foto : Aksi damai memperingati Hari Perempuan Internasional.

Beritatrends, Magetan – Puluhan pemuda yang tergabung dalam aliansi GERAK (Gerakan Rakyat) melakukan aksi damai di Jl. Suromenggolo, Ponorogo, Minggu (21/3/2021). Aksi ini dalam rangka untuk memperingati Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) yang diperingati setiap 8 Maret.

Para masa aksi menekankan perlindungan pada perempuan dan anak khususnya di Ponorogo.

Anis Farizotul, Koordinator aksi menyampaikan,”Akhir-akhir ini di Ponorogo banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan, begal payudara semakin marak, kekerasan terhadap anak, juga kekerasan dalam rumah tangga, maka du Ponorogo dibutuhkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujarnya, di sela aksi damai.

Pada aksi juga diserukan untuk mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan. Karena menurutnya RUU PKS dibutuhkan untuk melindungi korban kekerasan seksual dan dapat pendampingan hukum sampai tuntas.

Selain terkait isu perempuan, masa juga menanggapi kebijakan mengenai lingkungan hidup. “Sebelum dikeluarkan dari limbah B3, FABA sudah membahayakan masyarakat. Apalagi jika dikeluarkan.” Ujar Bayu Marheini, salah satu orator.

Dengan mengusung tema “Kilas Balik Satu Setengah Abad Perjuangan Buruh Perempuan”, masa aksi melakukan teatrikal yang membawa pesan serupa. Bahwa penindasan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal dan kuasa akan berdampak pada orang yang tidak punya kuasa seperti buruh dan petani.

Menurut Press Realesse yang dibagikan, tuntutan dalam kampanye ini meliputi beberapa poin :

1. Segera Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) sebagai upaya perlindungan dan
keadilan terhadap korban kekerasan sebagaimana Pancasila sila ke-5.

2. Sahkan RUU Perlindungan pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai upaya untuk pemberantasan
perbudakan modern.

  • 3. Cabut UU Omnibus law dan UU turunannya serta UU Minerba, karena UU tersebut sama sekali tidak
    berpihak kepada rakyat miskin.

4. Revisi Pasal Karet pada UU ITE, karena berpotensi besar mempersempit ruang-ruang demokrasi, yang
mana hal ini sama sekali tidak sejalan dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

5. Kembalikan Fly Ash Bottom Ash (FABA) / Limbah Batu Bara ke daftar limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), karena hal ini akan menjadikan pengusaha dengan mudahnya lolos uji Amdal dan akan semakin sewenang-wenang dalam mengeksploitasi alam dan merugikan rakyat setempat.

6. Mendesak pemerintah untuk membuat PERDA perlindungan perempuan dan anak serta membentuk
PERBUB pembentukan mekanisme pelayanan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak.

7. Menuntut perlindungan terhadap buruh migran dan keluarga, dan Mendesak pemerintah untuk merevisi
dan memasukkan lebih rigit di dalam uu perlindungan pekerja buruh migran terkait mekanisme
perlindungan buruh migran secara komperhensif dan masif. (*)

News Feed