oleh

Perhitungan BPHTB Perumahan Gunakan Harga Transaksi Terakhir

Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, H. M Hadi Sutikno

Beritatrends, Madiun – Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, H. M. Hadi Sutikno menegaskan penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) penjualan perumahan tetap menggunakan nilai transaksi terakhir.

Penegasan itu disampaikan Sutikno setelah Dewan Perwakilan dan Pengurus Cabang Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) meminta agar perhitungan BPHTB penjualan perumahan berdasarkan nilai transaksi awal. Sejumlah Pengurus Himppera mendatangi Kantor Bappenda, Jumat (12/3/2021) lalu.

“Jadi didalam penghitungan BPHTB, Bappenda tidak menggunakan nilai perolehan diawal tetapi kami berpatokan pada nilai transaksi terakhir. Seandainya pengembang awalnya beli Rp 250.000 permeter persegi. Tetapi setelah dijual ke konsumen setelah dihitung ternyata Rp 1,5 juta permeter maka penghitungan BPHTB dari nilai terakhir yakni Rp 1,5 juta,” ujar Sutikno, Rabu (17/3/2021) siang.

Menurut Sutikno, pembayaran BPHTB dikenakan berdasarkan nilai transaksi pada saat dibuat akta jual beli perumahan. Sementara Himppera memintanya tetap memakai nilai awal karena baru selisih beberapa bulan saja.
Untuk penghitungan besarnya BPHTB yang harus dibayar tidaklah susah. Tinggal harga perumahan yang dijual dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak (NOPTKP) lalu dikali lima persen.

Sutikno mengatakan pembayaran BPHTB sudah melalui sistem yang dimiliki Bappenda Kabupaten Madiun. Bila terjadi keberatan maka bisa dilakukan pengecekan di lapangan. “Kalau ditemukan transaksi yang mencurigakan maka bisa juga dilakukan pengecekan,” jelas Sutikno.

Agar perhitungan BPHTB supaya tidak ada miskomunikasi lagi, Bappenda menawarkan pelatihan bagi staff Himperra cara menghitung BPHTB. Dengan demikian usai dilatih, mereka akan tahu jumlah BPHTB yang harus dibayar.

Sejumlah Pengurus Himppera menemui Kepala Bapenda Kabupaten Madiun, H. M Hadi Sutikno, Jumat (12/3/2021) lalu.

Bila pengembang perumahan mengajukan pembayaran BPHTB dalam jumlah yang banyak maka Bappenda Kabupaten Madiun akan membentuk tim. Tim itu tidak hanya internal Bappenda namun melibatkan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian dan inspektorat.

“Jadi tahu persis penentuan sekian dikenakan sekian. Jadi mereka paham.

Ia juga menegaskan bila ada oknum yang mengatasnamakan Bappenda minta sesuatu untuk pengurusan BPHTB dengan meminta imblan jumlah tertentu untuk tidak dilayani atau segera melaporkan kepada dirinya.

Sutikno akan menindak tegas setiap oknum pegawai yang nekat meminta-minta kepada warga untuk pengurusan BPHTB. “Kami tidak pernah melakukan itu. Begitu teman-teman kesini saya senang. Karena kami disini melakukan pelayanan publik sehingga sektor pajak saya meningkat,” kata Sutikno.

Ia menyebut penerimaan pendapatan BPHTB menyumbang cukup tinggi untuk pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun. Tahun lalu sektor pendapatan yang diterima dari BPHTB sebesar Rp 21 milyar.

Terkait appraisal penghitungan pajak, Sutikno menyebut terdapat dua komponen. Komponen itu berupa harga transaksi yang ada di dalam sistem dan sudah terpantau dalam minggu terakhir.

“Yang kedua melalui zona nilai tanah. Sebagai pembanding bisa melalui pihak appraisal pihak ketiga dan zona nilai tanah di BPN,” demikian Sutikno. (MAL)