oleh

Ketua Forum Ketimanggongan : Perusakan Alam dan Hutan Bertentangan Dengan Hukum Adat Dayak

Beritatrends, Pontianak – Menanggapi banyaknya protes sebagian masyarakat Kalbar ahir-ahir ini, baik melalui medsos maupun demo langsung, terhadap kerusakan lingkungan dan keruhnya sumber air kosumsi masyarakat, seolah belum ada formula yang tepat, dalam penanganannya.

Pemerintah yang punya  kebijakan dan pelaksana penerapan UU dan aturan seolah tak berdaya, lebih lagi saat ini disaat  harga emas masih di angka mendekati Rp.900.000,- per gram, sangat melampaui harga komoditi pertanian, yaitu Sawit TBS Di angka Rp. 2.100,-,  Padi Gabah Panen Rp.4600/kilogram, Kemiri Rp. 5.500/kilogram,  Karet Rp. 10.000 an / kilogram,dan Lada di atas Rp. 50.000/kg. Dari sederet komoditi itu memang harga emas sangat mengiurkan.

Namun resiko kerusakan lingkungan serta tercemarnya air sungai di seluruh Kalbar , ini bukan hal baru, Namun makin parah. ( pontianak, 13 /03/2021)

Natalis Sanusi Ringgo, Ketua Forum Ketimanggongan Adat Dayak Kalimantan Barat mengatakan, pekerjaan perusakan alam dan perambahan Hutan di wilayah   hulu aliran sungai itu , secara dalil hukum adat, itu bertentangan.

“Itu termasuk Ngarumaya Pasala, hanya saja fungsionaris penegakan hukum adat diwilayahnya masing-masing  sampai ditingkat Timanggong serta pasrah adat di Desa terkesan di sepelekan oleh pelaku perusakan alam,” ucap Sanusi.

Yang paling merusak adalah pertambangan, baik yang resmi maupun yang ilegal, hanya saja yang berizin ini masih ada kontribusinya untuk negara, karena  di pandu dan di awasi.

Lanjut, Sanusi  Ringgo, penyumbang kerusakan terparah itu memang  tambang, karena air limbah langsung ngalir ke sungai membuat air tercemar.

“Penyumbang kerusakan  lainnya adalah perkebunan  sawit yang  membuka lahan sampai dibibir sungai, tanpa ada pengawasan dari pemberi kebijakan,”ucap Sanusi.

Perusahaan di Kalbar yang mengunakan bahan baku kayu bakar, untuk suplay pabriknya, bisa mengancam keberlangsungan ekosistem  hutan di Kalbar, ini perlu di atur regulasinya. Bahaya, bisa pengundulan hutan secara massif.

“Saya selaku pemangku adat merasa prihatin, mohon kepada Gubernur Kalbar, agar merespon keluhan masyarakat ini, tegur dan ingatkan Bupati di seluruh Kalbar agar memperhatikan lingkungan, jangan kalah dan lembek oleh ulah oknum, Alam yang rusak sumber bencana,”pungkas Sanusi.( Dominikus tolek/Fahri)

News Feed