oleh

Hentikan PHK Sepihak : Serikat Pekerja Tuntut Aqua Grup

saat orasi

Beritatrends, Medan – Di depan Pabrik PT. TSI Aqua Sibayakindo, Sumatera Utara, telah dilakukan aksi penolakan penghentian hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Indra Gunawan Ginting, Senin (22 Februari 2021) kemarin.

Perusahaan telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Aqua Grup tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait PHK dengan melakukan PHK sepihak terhadap Indra Gunawan Ginting. PHK tersebut dilakukan tanpa melalui proses dan mekanisme bipartit sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Indra Gunawan Ginting  mengatakan, perusahaan juga telah melanggar aturan UU Ketenagakerjaan karena telah mengebaikan dan tidak memenuhi hak pekerja untuk mendapatkan upah dan hak-hak lainnya selama 4 bulan. Padahal, PHK yang dilakukan oleh perusahaan belum tertuang dalam perjanjian bersama, belum memiliki ketetapan hukum dari lembaga yang menangani perselisihan hubungan industrial, dan belum ada mediasi arbitrase, konsiliasi, atau ketetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial.

“Saya sudah 4 bulan tidak terima gaji, dan saya pun tidak pernah menerima pesangon dan uang pisah jika memang dianggap sudah di-PHK oleh perusahaan,” kata  Indra.

Indra Gunawan Ginting merupakan mantan Ketua Pengurus Daerah Sumatera Utara-Sumatera Barat Serikat Pekerja Aqua Grup. Terdapat kekhawatiran hal ini adalah upaya untuk membungkam suara-suara kritis dan union busting. Dalam aksi menyampaikan pendapat di muka umum yang didampingi oleh beberapa pengurus daerah Sumut-Sumbar, poin-poin utama yang disampaikan adalah:

  • 1). Menolak PHK sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan
  • 2). Meminta manajemen segera membayarkan upah yang tidak dibayarkan selama 4 bulan

Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Grup (SPAG)  Zulkarnaen mengatakan, perusahaan telah melanggar isi PKB tentang PHK.

“Sejauh ini, tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk berdialog bersama kami selaku pengurus serikat yang merupakan wakil dari pekerja,”ucap Zulkarnaen.

Menurut Zulkarnaen, SPAG telah menyiapkan sejumlah langkah hukum baik ketenagakerjaan maupun pidana.

“SPAG juga siap melakukan unjuk rasa dalam skala nasional dan siap mengadukan sampai ke Danone Paris agar pelanggaran dan pengebirian hak pekerja/buruh tidak lagi dilakukan oleh pengusaha,”terang Zulkarnaen..

Aksi menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan Indra Gunawan Ginting ini dijamin oleh UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang,” ucapnya.

Ada juga Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Kronologi:

1). Pada tanggal 22 Oktober 2020, LINE I dan LINE II tidak berproduksi. Saya meminta izin untuk keluar sebentar, berjumpa dengan istri dan sarapan pagi. Setelah itu, saya kembali lagi dan mencatat kehadiran lewat fingerprint.

2). Pada tanggal 27 Oktober 2020, saya dipanggil oleh manajemen untuk mendiskusikan kejadian tanggal 22 yang dianggap sangat fatal. Diskusi saat itu hanya membicarakan soal penyelesaian secara bipartit yang akan dimohonkan oleh Elias Brata Sinurat sebagai pihak perusahaan.

3). Pada tanggal 29 Oktober 2020, saya dipanggil kembali untuk sebuah pertemuan yang dihadiri line supervise 600. Pertemuan hanya berlangsung singkat. Elias Brata Sinurat mengarahkan untuk mengirim email agar dapat segera dilakukan musyawarah bipartit dengan SPAG dan beliau mengatakan ini atas permintaan manajer manufakturing.

4). Pada tanggal 30 Okt 2020, saya kembali dipanggil menghadap Bapak Jhonson Pasaribu untuk berdiskusi. Tetapi saya malah diberikan surat PHK. Saya melawan dan menekankan bahwa ini merupakan pembohongan karena sebelumnya telah disepakati akan ada musyawarah secara bipartit dengan SPAG seperti yang disampaikan dan disepakati dengan Bapak Elias Brata Sinurat. Saya menolak surat tersebut.

5). Pada tanggal 31 Oktober 2020, saya kembali diajak bertemu dengan manajer untuk membahas mengenai surat PHK tersebut. Saya menegaskan menolak surat tersebut dan meminta manajemen melakukan musyawarah bipartit terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, saya dihubungi oleh Bapak Jhonson Pasaribu untuk berdiskusi terkait dengan surat PHK tersebut. Saya menolak dan mengajak bertemu namun beliau tidak mau bertemu.

6). Pada tanggal 2 November 2020, saya tidak diperbolehkan masuk bekerja. Bapak Elias Brata Sinurat memerintahkan kepada security agar tidak membolehkan saya masuk ke dalam perusahaan dengan alasan saya sudah di-PHK berdasarkan Surat PHK No. 612/HR-TSI/X/2020, tanggal 30 Oktober 2020.

7). Perusahaan menuduh saya memberikan kuitansi fiktif. Saya menolak tuduhan tersebut. Fakta di lapangan selama saya melakukan perjalanan dinas sebagai Ketua Pengurus Daerah SPAG Sumut-Sumbar, manajemen mempersulit kerja saya sampai-sampai voucher taxi pun tidak disertakan.

8). Manajer saya, Imanuel Sitepu, memaksa saya untuk mengakui saja dengan dalih saling membantu. Dengan demikian, perusahaan dapat langsung mengeluarkan SP3 tanpa melalui proses dialog bipartit. Manajemen mendesak saya untuk menandatangani surat peringatan.

9). Manajemen menuduh saya tidak dapat dibina. Selama bekerja, saya tidak pernah mendapatkan surat peringatan dan sanksi apapun terkait dengan ketidakdisiplinan. Ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh manajemen.

10). Saya menegaskan tidak pernah membuat perjanjian bersama sebagai dasar berlakunya PHK dan sudah selama 4 bulan tidak menerima gaji. Apabila saya dianggap sudah di-PHK pun, saya belum pernah menerima pesangon dan uang pisah sesuai ketentuan UU. (Leo Depari)

 

News Feed