oleh

Kabupaten Landak : Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Perlu di Lakukan Pengawasan dan Pengawalan DPPKP

Jenis Pupuk bersubsidi

Beritatrends, Landak – Pupuk bersubsidi tahun 2020 sebanyak 8,9 juta ton atau setara dengan 29,7 triliun, kata Mentri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Mimpi, seperti dalam keterangan tertulisnya, kamudian pada tahun 2021 Kementan menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair atau dianggarkan sebesar 25,27 triliun.

Berdasarkan peraturan mentri pertanian (Permentan) Pupuk bersubsidi di peruntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun elektronik Rencana Defisit Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Permen tersebut telah mengeluarkan regulasi terbaru mengenai harga eceran tertinggi (HET) bagi pupuk bersubsidi, kebijakan subsidi pupuk di arahkan untuk mencapai:

  • Tujuan utama,yaitu meningkatkan kemajuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi.
  • Tujuan akhir,yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian.

Tindaklanjut Permentan No.49/2020.telah di laksanakan rapat koordinasi team Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi dalam workshop e-VERVAI (elektronik Verifikasi Validasi) dan sosialisasi kartu tani di aula kantor Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan(DPPKP) Kabupaten landak, Rabu (10/02/21) yang lalu.

Berkaitan dengan perihal tersebut diatas, PD GNPK RI Kabupaten Landak Suprianus Pian T.A, memberikan tanggapan bahwa, masih banyak mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya praktek penyelewengan dalam hal pendistribusian pupuk bersubsidi, apabila masih ada praktek liar seperti ini.

“Kami berharap oknum pelaku harus di proses hukum, bila tidak ada aksi Panishment maka peristiwa yang sama akan terjadi pada oknum yang sama dalam waktu yang berbeda,”ucap Pian.

Lanjutnya, minta kepada kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Kabupaten Landak harus melakukan pengawasana dan pengawalan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, bila terjadi penyelewengan di lapangan, maka DPPKP, paling tidak bertanggungjawab secara moral, karena terindikasi ada unsur pembiaran sehingga terjadi Mafia pupuk bersubsidi, tentu bagi oknum yang sudah di ketahui supaya segera di ungkap dan di proses hukum.

“Oleh karena itu pihaknya akan terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan e-VERVAL di Kabupaten Landak,”Pungkas Pian panggilan Suprianus Pian T.A. (Injil)

News Feed