oleh

Puluhan Nasabah Geruduk Kantor AJB Bumiputera Medan Tuntut Klaim Asuransi

Demo di Kantor Bumi Putera Medan, 385 Pemegang Polis Belum Dibayarkan dan Sebut Anak Putus Kuliah

Beritatrends, Medan – Selama bertahun-tahun klaim asuransi tak kunjung cair, puluhan pemegang polis asuransi jiwa bersama (AJB) duduki Kantor AJB Bumiputera, Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/2/2021) kemarin.

Dengan membawa spanduk bertuliskan tuntutan kepada pihak AJB Bumiputera untuk membayarkan klaim asuransi terhadap ratusan nasabah pemegang polis, para nasabah gelar aksi di depan kantor AJB Bumiputera. Berdasarkan data, ada sebanyak 350 pemegang polis di Sumatera Utara – Aceh yang protes terhadap klaim asuransi yang tidak dibayar.

Koordinator Wilayah Forum Komunikasi Korban AJB Bumi Putera 1912 Sumut-Aceh, Ahmad Suryadi menyebutkan bahwa pihaknya ada 385 orang pemegang polis yang merugi dan meminta agar segera dibayarkan.

“Kami Korban asuransi Bumi Putera Sumut-Aceh yang saat ini 385 pemilik polis dan masih banyak lagi yang belum terdaftar. Tuntutan kita ada 6, salah satunya kita minta klaim dibayar,” tuturnya kepada Wartawan

Ia menjelaskan bahwa pencairan dana terhadap para nasabah sudah terjadi bahkan 2 tahun lebih. Hingga menyebabkan anak dari nasabah hingga putus kuliah.

Dimana informasi yang dihimpun kerugian para nasabah di Sumut-Aceh ini hingga miliaran rupiah.
“Sudah ada yang 2 tahun tidak bayar. baik yang klaim putus kontrak, maupun yang meninggal, atau DKB (dana kelangsungan belajar) sehingga banyak sekali anak-anak putra putri kita yang tidak bisa melanjutkan kuliah nya dengan harapan asuransi bumi putera tidak cair,” bebernya.

Bahkan ia menyebutkan bahwa aksi kali ini dilakukan serempak di seluruh Indonesia dan di Jakarta akan menduduki Kantor AJB Bumi Putera dan mengecam pembayaran 10 triliun dari 3,9 juta pemilik polis.
“Kita ini seluruh Indonesia dari sabang sampai merauke. Untuk koordinator nasionalnya pak Yayat Triatna di Jakarta,” bebernya.
Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan audensi ke Bumi Putera dan OJK namun belum ada mendapatkan solusi pasti.

“Kami sudah mengudensi beberapa kali baik ke Bumi Putera maupun ke OJK tapi hingga saat ini belum ada, jadi rekan-rekan meminta mengadakan aksi. Kita akan terus bergerak, kita minta supaya Presiden turun tangan jangan dibiarkan,” tuturnya.

“Kita sudah bertemu kemarin untuk pemberitahuan aksi ini, saya tembuskan ke gubernur sumut, gubernur aceh kemudian DPRD Sumut, DPRD Aceh dan DPD sampai saat ini yang menanggapi DPD, yang menggapai dengan serius Bumi Putera ini ke tingkat nasional” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa alasan pihak Bumi Putera di Aceh dan Sumut bahwa kepengurusan manajamen di tingkat direksi bermasalah.

Dan dibentuknya Badan Perwakilan Anggota (BPA) juga tidak menjadi solusi pencairan polis mereka.

“Alasannya kepengurusan manajemen tingkat direksi. Kita tidak mau tahu ada apa sebabnya manajemen bumi putera. Kita menolak direksi yang ilegal seharusnya kita itu ada BPA (Badan Perwakilan Anggota) yang masa tugasnya 2014-2019 telah diberi waktu oleh OJK 1 tahun seharusnya mereka itu mewakili kami semua. Mereka BPA sampai saat ini tidak peduli dengan kami makanya kami menolak tanggal 18 Desember kami di tingkat Jakarta mengusir BPA yang di pimpin Nur Hasanah,” tambahnya.

Bahkan, BAP Sumbagut Ibnu Hajar disebutkannya tak menanggapi setiap kali berkomunikasi.

“Walaupun BPA Sumbagut itu Pak Ibnu Hajar, yang sekarang juga menjabat sebagai Kopertis Wilayah 1 itu sudah berapa kali kami chating dan telepon untuk menyelesaikan masalah Bumi Putera tapi tidak peduli,” pungkasnya. (TIM/ Trbn/LD)

Komentar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed