oleh

Bupati Landak Lakukan Pencanangan Zona Integritas Di Polres Landak WBK Dan WBBM

Bupati Landak Dr. Karolin Margret Natasa, melakukan pencanangan zona integritas di Polres Landak menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Polres landak Rabu (10/02/2021)

Beritatrends, Landak – Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good govermance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaran pemerintah terutama menyangkut aspek aspek kelembagaan (Organisasi) ketatalaksaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi,menciptakan birokrasi pemerintahan yang professional dengan karakteristik,berintegrasi ,berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berkaitan dengan integritas dan Reformasi birokrasi, Bupati Landak Dr. Karolin Margret Natasa, melakukan pencanangan zona integritas di Polres Landak menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Polres landak Rabu 10/02/21

Dalam sambutannya Kapolres Landak AKBP. Ade Kuncoro Ridwan mengatakan bahwa Polres Landak telah di usulkan kembali sebagai Satuan kerja (Satker) zona integritas menuju wilayah WBK dan WBBM berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor Kep/64/REN.2.3/2021 tanggal 20 Januari 2021.

Pada kegiatan tersebut, Pengurus Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik indonesia (PDGNPK RI) Kabupaten Landak Suprianus Pian T.A sangat mendukung dan mengapresiasi pencanangan zona integritas di Polres landak menuju WBK dan WBBM dapat terlaksana dengan baik.

PDGNPK RI Kabupaten Landak Suprianus Pian T.A

PD GNPK RI kabupaten landak meminta bahwa pembangunan zona integritas tidak hanya melalui pelayanan publik baik di Satpas SIM,SKCK,dan SPKT saja, tetapi Polres landak juga harus sigap menangani kasus kasus perkara yang berkaitan dengan Tipikor dan berani mengungkap oknum pelakunya jangan ada yang di tutup tutupi lagi.

“Oleh karena itu, PD GNPK RI kabupaten Landak akan terus mengawasi, mengawal pelaksanaan zona integritas di kabupaten Landak, sehingga tindakan monitoring evaluasi pelaporan aksi pencegahan korupsi terintegrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesungguhnya dapat di tindak lanjuti dengan penuh tanggungjawab,”pungkas Suprianus Pian.(Injil)

News Feed