oleh

BUMDes Dibentuk : Menghadapi SDM Yang Belum Siap, Bidang Usaha Yang Dijalankan Tidak Jelas

Beritatrends, Landak – Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah usaha yang di kelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum, pembentukan BUMDes di tetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes).

Mentri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mencatat, hanya ada 37.000 BUMDes yang aktip dan ternyata setelah Covid-19 hanya ada 10.600 yang melaksanakan transaksi persentase BUMDes yang produktif hanya 21% dari data yang ada.

Pengelolaan BUMDes sangat di sayangkan mengingat Dana Desa yang digelontorkan mencapai 329,8 triliun dalam 5 tahun terakhir, data tahun 2020 Dana Desa dinaikan menjadi 72 triliun dari anggaran tahun 2019 yang senilai 70 triliun.

Abdul Halim Iskandar menyampaikan penggunaan Dana Desa difokuskan pada tiga prioritas :

  • 1. Pemulihan ekonomi ekonomi nasional Dana Desa dapat di gunakan untuk mengembangkan dan merevitalisasi Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) maupun BUMDes bersama ((BUMDes ma).
  • 2. Pelaksanaan program prioritas nasional berupa pendataan desa,pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
  • 3. Adaptasi kebiasaan baru atau Desa aman Covid-19 menurut Mentri ada tiga hal yang perlu di perhatikan dalam penggunaan Dana Desa :
    a). harus sesuai dengan kewenangan Desa
    b). Dikerjakan  kerjakan secara swakelola, tidak boleh Dana Desa dipihakketigakan
    c). harus di kerjakan dengan metode padat karya tunai desa (PKTD) baik insfratruktur produkti maupun ekonomi produktif.

“Insfratruktur produktif bisa dilakukan oleh pemerintah desa,tapi kalau sudah bicara ekonomi produktif PKTD hanya boleh dilakukan oleh BUMDed.

Berkaitan dengan BUMDes, Dinas PMD Kabupaten Landak melalui bidang pemberdayaan masyarakat kelembagaan dan kerja sama desa melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengklasifikasian perkembangan managemen BUMDes di kecamatan Sengah temila (5/2/21) yang lalu, langkah yang di ambil dan di lakukan patut diapresiasi dalam melakukan pembinaan BUMDes di wilayah tersebut, dalam pertemuan tersebut di katakan bahwa dari 156 Desa, masih ada 32 desa yang belum mendirikan BUMDes.

Pengurus Daerah Gerakan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Kabupaten Landak, Suprianus Pian T.A. menyatakan sikap, kalau Desa yang belum siap, semestinya tidak boleh dipaksakan untuk mendirikan BUMDes, Apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi seperti kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang belum siap, serta bidang usaha yang akan dijalankan juga belum jelas.

Akhir-akhir ini juga PD GNPK RI Kabupten Landak, banyak mendapatkan laporan secara lisan maupun tertulis dari masyarakat, bahwa umumnya pengelolaan BUMDes tidak transparan, kemudian dalam waktu singkat sudah tidak beroperasi lagi serta terindikasi dana yang tersedia di salah peruntukan hingga muncul pertanyaan.

“Bagaimana pertanggung jawaban penggunaan dana BUMDes tersebut ? Kita tahu bahwa dana BUMDes berasal dari APBN, pertanggungjawabannya harus jelas, kami sebagai PD GNPK RI Kabupten Landak, akan terus melakukan pengawalan, pengawasan terhadap perkembangan BUMdes serta dampak positifnya terhadap warga Desanya,”pungkas Suprianus Pian.(Injil)

News Feed