oleh

PD GNPK RI Kabupten Landak : Pemberitaan di Salah Satu Media, Terkait Kasus Dugaan Korupsi ADD Kabupaten Landak Dilimpahkan ke Polda Kalbar

Suprianus Pian T.A

Beritatrends, Landak – Kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait program Siskeudes bersumber dari alokasi dana desa (ADD) yang di tangani Polres Landak sejak Tahun 2018, akhirnya dilimpahkan ke Polda Kalbar tahun 2021 ini di lansir dari Tribunpontianak.co.id, Kamis 04/02/21 yang lalu.

Pengurus daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (PD GNPK RI) Kabupten Landak, Suprianus Pian T.A angkat bicara terkait pemberitaan media tersebut “kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait program Siskeudes bersumber dari alokasi dana desa (ADD) yang di tangani Polres Landak sejak Tahun 2018 (9 kali berkas di kembalikan jaksa) akhirnya dilimpahkan ke Polda Kalbar pada tahun 2021 ini.

Padahal Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin mengingatkan, jajarannya di seluruh Indonesia untuk menangani perkara tindak pidana korupsi di daerah. Sebab, menurut Jaksa Agung, tidak ada daerah yang tidak ada kasus korupsinya.

Oleh sebab itu menurut Burhanuddin, Jaksa menjadi bodoh apabila tidak menemukan perkara tipikor, sementara instansi penegak hukum lainnya mampu mengungkapkan kasus korupsi di daerah.

“Saya sering katakan tidak ada daerah yang tidak ada kasus korupsinya. Kalau ada institusi penegak hukum lain melakukan penyidikan kasus korupsi, jaksanya tidak maka itu bodoh. Itu yang kami tindak,” kata Burhanuddin saat menanggapi pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja di Senayan Jakarta, Selasa (26/1/2021) yang lalu.

Lanjut PD GNPK RI Kabupten Landak, meminta agar kasus tersebut segera di proses dan tidak ada yang perlu di tutupi lagi, patut di duga banyak pihak yang bisa terlibat, apalagi hal ini berkaitan dengan program sistem keuangan desa ( Siskeudes ) Tindak pidana korupsi (Tipikor) Kalbar berkewajiban mengungkap kalau ada oknum yang terlibat langsung program Siskeudes tersebut.

“PD GNPK RI Kabupten Landak, akan terus mengawal proses penanganan kasus ini, sehingga tindakan monitoring Evaluasi pelaporan aksi pencegahan korupsi terintegrasi KPK sesungguhnya dapat di tindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab,”pungkas Suprianus Pian T.A (Injil)

News Feed