oleh

Dalil Penggugat Tiga Rekanan Terhadap PT IMSS Madiun, Mulai Terbantahkan Dipersidangan

PT IMSS Madiun

Beritatrends, Madiun – Polemik yang terjadi antara 3 rekanan dengan PT.Inka Multi Solusi Servise (IMSS) terkait dugaan kekurangan pembayaran proyek pekerjaan beberapa waktu silam mulai menemui titik terang. Pasalnya tiga vendor yang di pimpin oleh Sugito, Widodo dan Sunarto di kupas tuntas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Rabu (3/2) kemarin.

Dimana tiga rekanan yang tak lain sebagai penggugat serta PT IMSS sebagai tergugat sudah menghadirkan para saksi guna menyakinkan majelis hakim terkait pokok permasalahannya. Menariknya dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh tergugat (PT IMSS) yaitu Achmad Karsono yang tak lain Direktur Keuangan PT IMSC cenderung menguatkan posisi tergugat.

Saksi yang juga mantan auditor di PT INKA memberikan keterangan seputar ketentuan berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas serta mekanisme pengelolaan keuangan untuk proyek pekerjaan yang dikelola PT IMSS sebagai anak perusahaan PT IMS yang juga sebagai anak perusahaan dari PT INKA.

“semua jenis pekerjaan yang dikelola siapa pun harus ada perjanjian kontrak kerja dan masuk dalam RKAP (rencana kerja dan anggaran perusahaan) “, kata saksi Achmad Karsono kepada majelis hakim.

Terlebih Sony sapaan akrab Achmad Karsono menjelaskan, bahwa ada beberapa syarat dan tahapan dalam melakukan sebuah proyek pekerjaan diantaranya harus ada berita acara penyerahan pekerjaan setelah selesai pengerjaanya. Serta sesuai dengan ketentuan penanggung jawab anggaran yang di kelola perusahaan ada di pengguna anggaran dalam hal ini Direktur Utama ketika proyek tersebut dikerjakan.

“pekerjaan yang dilakukan tiga rekanan konon katanya belum selesai proses pembayarannya itu terjadi sekitar tahun 2016 hingga 2017, yang mana Dirut PT IMSS di pegang oleh Andrianus Wandi. Sedangkan Dirut saat ini di jabat Cholik mzamzam yang menggantikan Dirut sebelumnya sejak di tetapkan desember 2019 silam. ” jelasnya.

Ditambahkan dari semua keterangan yang saksi tergugat utarakan, semakin memperjelas legalitas keabsahan sebuah perjanjian kerjasama dalam sebuah proyek pekerjaan yang menurut undang-undang harus dilakukan sesuai ketentuan.

“Mengingat apabila aturan tersebut tidak dilakukan dan ternyata tidak terdaftar di administrasi manajemen pembukuan perusahaan, maka perusahaan tidak berhak memberikan apa yang di klaime oleh penggugat”.

“artinya apa yang selama ini dilakukan oleh perusahaan baik itu anggaran yang bersumber dari APBN/APBD maupun BUMN harus masuk dalam register perencanaan (RKPT kalau di Peseroan, DIPA di pemerintahan) . ” pungkasnya. (sep/rik)

News Feed