oleh

Penanaman RHL Kritis Tahun 2019 – 2021 Secara Vegetatif di Kalimantan Barat

Tempat pembenihan dan lahan yang sudah di tanami

 

Beritatrends, Sekadau – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sejak Tahun 2019 hingga 2021 mendatang KLHK melakukan langkah terpadu untuk memulihkan sekitar 14 juta ha lahan kritis, yang tersebar di 17 ribu Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia. Perspektif pemulihan tidak lagi hanya sekedar menanam pohon, namun meluas pada pemulihan lahan kritis di hulu DAS di Kalimantan Barat.

Lahan kritis ini dipulihkan dengan meningkatkan produktivitas serta fungsi perlindungannya melalui kegiatan penanaman dan membuat bangunan konservasi tanah dan air seperti teras, DAM penahan, gully plug, embung serta mengembangkan usaha tani konservasi.

”Kami mengajak jajaran Pemda, swasta dan seluruh masyarakat bersama Kementerian LHK mengembangkan Kebun Bibit Desa (KBD). Pada musim hujan tahun 2019-2021 ini KLHK akan membangun 1.000 KBD disamping 51 persemaian permanen yang sudah ada di seluruh Indonesia,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya dalam sambutannya membuka Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) di Desa Oro-oro Ombo, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (5/12/2019) yang lalu.

Penanaman RHL Kritis Tahun 2019 Secara Vegetatif Blok I/II Pantok, Kecamatan Nanga Taman Sekadau Seluas 100 Ha di Kawasan Hutan Lindung Naning/Gunung Gurung/Lubuk Lintang, KLHK melalaui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas merogoh kocek sebesar Rp. 1.349.939.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas Evi Budiaryanti melalui salah satu petugas frepikasi Irwan Sihotang mengatakan, Lahan kritis ini dipulihkan dengan meningkatkan produktivitas serta fungsi perlindungannya, Jadi sekarang semangatnya tidak hanya sekedar menanam untuk merehabilitasi lahan, tapi juga bisa mendapatkan kesejahteraan.” Ayo tanam pohon dan jadi jutawan,” ajak Irwan Sihotang.

Semangat merehabilitasi ini semakin digaungkan melalui GNPDAS. Ini merupakan inisiasi KLHK sebagai gerakan bersama dengan mengedepankan prinsip keterpaduan pekerjaan penanaman, sipil teknis, dan teknik pembibitan, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, bahwa penanganan wilayah kritis harus menghasilkan perubahan, membangun kesempatan kerja dan mengatasi kemiskinan selain mengatasi permasalahan lingkungan.

KLHK juga sedang mempersiapkan persemaian modern dalam skala besar di calon lokasi Ibu Kota Negara, dan empat persemaian di kawasan strategis lainnya.

“Program RHL dengan tujuan program itu adalah salah satu upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung dan produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap lestari dan terjaga, dimana program ini lebih ke arah pengkayaan hutan, untuk memperbanyak jumlah anakan pohon yang ada di dalam kawasan hutan yang sudah masuk dalam kategori kritis , melalui penanaman bibit_bibit tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat dilahan masyarakat , dengan maksud mewujudkan tanaman hutan diluar kawasan hutan negara melainkan di lahan masyarakat yang kosong dan kritis diutamakan di kawasan daerah aliran sungai utama, agar tutupan hutan makin lebat,”terangnya.

Ditanya soal jenis tanaman, pria bersahaja ini menjelaskan bahwa tanaman terdiri dari kayu dan non kayu, yang di minati oleh masyarakat melaui proposal dan di tentukan berdasarkan minat pasar dan agroklimat dengan presentase 30% tanaman multifungsi seperti : Durian, Jengkol, Mangis, Sawo, Pala, Aldpukat dan Matoa, serta 70% nya tanaman kehutanan di antaranya : Karet, Tengkawang, Jati, Sengon, Gemelina, dan lain sebagainya, sesuai kondisi daerah masing – masing, yang intinya nantinya bisa menghasilkan Kayu, Getah, Kulit, serta Buah apapun, dengan tujuan program ini bisa memenuhi unsur multifungsi, dari serapan tenaga kerja di masyarakat yang ketempatan, pengembalian fungsi hutan, dan untuk jangka panjangnya agar tutupan hutan tercapai, demi menekan perambahan hutan di kawasan Daerah Aliran Sungai Utama.

“Penanganan lahan kritis di tingkat tampak dikatakannya tidaklah sederhana, bahkan sering menghadapi permasalahan sosial yang cukup kompleks. Karena itu perlu dilakukan pendekatan bentang lahan/lansekap terpadu. Sistem agroforestri atau wanatani merupakan pola usahatani yang paling rasional untuk menjawab konsep tersebut,”pungkas Irwan. (Tolek Dominikus)

News Feed