oleh

Izin Tak Sesuai Pergub, Pengusaha Pertambangan di Magetan Diberikan Pembinaan

Sosialisasi perizinan pertambangan, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 di Gedung KORPRI Kabupaten Magetan, Selasa (1/12/2020).

Beritatrends, Magetan – Sebagian dari pengusaha pertambangan di wilayah kabupaten Magetan dinilai izin pengelolaanya belum sesuai peraturan Gubernur Jawa Timur.

“Karena sebagian dari pengusaha pengolahan stone crusher pemurnian pasir di Magetan ijinnya belum sesuai Pergub 49 tahun 2016, kita berikan pembinaan,” ungkap Kasubag Bina ESDM, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), SetdaKab Magetan, Agus Budi Utomo, Selasa (1/12).

“Kalau dulu menggunakan izin yang diterbitkan oleh DPMPTSP kabupaten, setelah berubah ke UUD 23 tahun 2014, kewenangan ESDM ada di Provinsi, maka izin – izin yang digunakan juga harus menyesuaikan sesuai Pergub,” jelasnya.

Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian izin bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) di Provinsi Jawa Timur disosialisasikan kembali kepada para pengusaha pertambangan di wilayah Kabupaten Magetan, Selasa (1/12/2020) di Gedung KORPRI Magetan.

Sosialisasi turut dihadiri oleh perwakilan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, perwakilan DPMPTSP Magetan, Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Magetan, serta puluhan pemilik pengusaha pertambangan.

Perbub 49 tahun 2016 ini meliputi Perizinan pertambangan, pengolahan, pemurnian dan pengangkutan pengolahan pertambangan.

Sementara, Inspektur Tambang Madya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Bidang ESDM Provinsi Jawa Timur, Ir Hadi Soerahman, MT yang menjadi narasumber pada sosialisasi tersebut menyampaikan, bahwa sosialisasi dilakukan supaya pengusaha pertambangan bisa mengelola kegiatan pertambangan secara baik, dari sisi teknis maupun tata kelola.

“Teknis pertambangan meliputi keselamatan pekerja pertambangan, tidak terjadi pencemaran lingkungan, reklamasinya bagus, konservasinya bagus dengan dimanfaatkan secara optimal dan technologinya tepat,” jelasnya.

Sedangkan untuk tata kelola, yaitu aspek community development, budget dan pemberdayaan atau pemanfaatan tenaga kerja.

Dikatakan oleh Hadi, Teknis dan tata kelola pertambangan di provinsi Jawa Timur masih jauh dari harapan.

“Peranan kita, seperti hari ini, baik inspektur tambang, Dinas maupun Kabupaten secara continue dan berkala melakukan pembinaan atau sosialisasi, sehingga pengusaha pertambangan memahami menambang dengan baik dan memahami apa yang menjadi kewajibannya.” harap Hadi.

Pengusaha pertambangan yang melanggar peraturan atau belum memiliki tata kelola yang baik merupakan tanggung jawab Dinas ESDM.

Ditambakan oleh Ir Hadi Soerahman, pengusaha tambang harus memberdayakan masyarakat di wilayah sekitar pertambangan, seperti memberikan bantuan kesehatan, tentang pendidikan, dan bantuan lingkungan.”Itu menjadi kewajiban setiap penambang, bukan merupakan pilihan, tapi kewajiban pelaku pertambangan,” ungkapnya.

“Selain itu, Bayar pajak sesuai material yang di ambil,” pungkas Hadi.(Gal)

News Feed