oleh

Perseteruan Kepala Desa Vs Anggota BPD Desa Tembawang Bale – Landak

Beritatrends, Landak – Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa UU 6/2014 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa dapat dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Namun Perseteruan Kepala Desa Vs Anggota BPD Desa Tembawang Bale, Kecamatan Banyuke Hulu , Kabupaten Landak Kalimantan Barat, hal ini bermula saat Anggota BPD tersebut mempertanyakan kinerja Kepala Desanya yang terkesan kurang transparan dalam pengelolaan dana desa, sejak di lantik tahun 2016 yang lalu.

Hertianus Asep selaku Anggota BPD mengatakan, pihaknya jarang dilibatkan dalam kegiatan Desa karena tupoksi BPD seakan tak terakomodir, seharusnya Kepala desa seharusnya melibatkan BPD mulai dari perencanaan sampai pengawasan.

Sabagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPD memiliki fungsi : Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarkat desa, Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ditempat yang berbeda Kepala Desa Tembawang Bale Yohanes mengatakan, benar terkait perseteruan karena salah fersepsi kedua belah pihak.

Pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan kepada sdr Hertianus Asep, ini sudah tiga kali dipanggil, tapi beliau tidak mau hadir, ini ditunggu sampai pemanggilan ke tiga, apabila bersangkutan tak datang menghadap kades untuk clarifikasi, maka selaku kades akan melaporkan Sdr. Asep sebagai pencemaran nama baik.

Pihaknya akan lapor polisi, dan minta bukti dugaan penyelewengan yang di maksud Pak Asep, kalau terbukti sejak 2017 ada penyimpangan dan menyalahgunakan anggaran desa, pihaknya siap mundur dari kades dan mempertanggingjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.(Dominikus tolek / injil)

News Feed