oleh

Pemkab dan Legislatif Magetan Mulai Bahas LPJ APBD 2019

 

Sidang Paripurna DPRD Magetan, Selasa (14/7).

Beritatrends, Magetan Jawa Timur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan bersama DPRD Kabupaten Magetan mulai membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019, Selasa (14/7/2020).

Pembahasan tersebut diawali dengan penyampaian Nota pengantar penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magetan.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sujatno ini dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Magetan. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan Drs. Hergunadi, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkab Magetan.

Pembahasan LPj Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan di tengah-tengah pandemi Covid-19 ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari cuci tangan, memakai masker, jaga jarak aman serta tidak kontak fisik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Magetan tahun anggaran 2019 telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 telah diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2019 oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Jawa Timur dan untuk keenam kalinya mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perolehan opini tertinggi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras semua pihak, baik eksekutif, legislatif, masyarakat dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Magetan. Semoga kedepan prestasi ini dapat dipertahankan.

Pada Nota Penjelasan Bupati Magetan yang dibacakan langsung oleh Bupati Kabupaten Magetan Suprawoto disebutkan bahwa pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Magetan tahun 2019 capaian realisasi sebesar Rp 1.936.559.034.997,60 dari anggaran yang ditetapkan sebesar RP 1.911.753.273.134,40, atau 101,30%.

Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya sebesar Rp 237.377.706.041,60 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 212.818.519.380,40 036 atau 111,54%, pendapatan transfer tahun 2019 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.648.873.953.754. terealisasi sebesar Rp 1.646.113.968.955 atau 99,83% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditetapkan sebesar Rp 50.060.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.646.113.968.956,00 atau 106,01%.

Sedangkan belanja daerah tahun 2019 realisasi sebesar Rp 1.680.820.914.413,78 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 1.883.441.203.930,51 atau 89,24%. Meliputi, belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

Apabila realisasi belanja daerah dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 45.084.423.390,18.

Dalam nota pengantar tersebut juga disebutkan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019 yang meliputi penerimaan pembiayaan daerah realisasinya sebesar Rp 292.380.712.253,11 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 292.452.813.253,11 dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 5.591.000.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp 15.993.958.000,00.

Apabila realisasi penerimaan pembiayaan daerah dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh nilai pembiayaan netto sebesar Rp 286.789.712.253,11.

Selisih antara defisit dengan netto sebesar adalah nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2019, yaitu sebesar Rp 238.705.288.862,93.

Kemudian neraca pemerintah kabupaten Magetan per 31 Desember 2019 meliputi total aset yang dimiliki sebesar Rp 2.229.958.907.039,98. total kewajiban yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Magetan sebesar Rp 8.221.478.585,83 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek dan ekuitas yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban menggambarkan total modal sendiri yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetab pada akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.221.737.428.454,15.

Sebagai diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka penyajian LKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2019 telah menerapkan standar akuntasi pemerintahan berbasis akrual. Terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Ditanya terkait SILPA,Bupati Magetan Suprawoto mengatakan, banyak sebab yang membuat terjadinya SILPA tetap terjadi pada anggaran kabupaten Magetan tahun 2019.”Suka tidak suka masih ada SILPA. Disebabkan proyek yang gagal lelang, namun serapan kita cukup tinggi,” katanya usai mengikuti sidang paripurna.

“PAD juga sangat menurun karena pandemi Covid-19, pasti ada hikmah tersembunyi dari kejadian ini,” pungkas Suprawoto.

Sementara, Ketua DPRD Magetan Sujatno mengaku, telah mengetahui dalam Raperda LPJ APBD tahun 2019 Magetan terdapat adanya SILPA sebesar 238 Milyar dan 292 pada tahun 2018.

“Akan kita cermati sebab -sebabnya dan kendala yang terjadi, sehingga ada SILPA segitu,” ungkapnya.

Pembahasan LPj Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ini akan berlanjut dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati Terhadap Raperda Tentang LPJ Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.

“Selanjutnya nanti akan di bahas oleh badan anggaran DPRD bersama Tim anggaran Pemda dal rangka menindak lanjuti LPJ APBD Bupati Magetan tahun 2019,” pungkas Sujatno. (Efa)

News Feed