oleh

Kades Ngujung Dituding Selewengkan Sewa Tanah Kas Desa

Beritatrends , Magetan – Dugaan Kasus Penggelapan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Ngujung nampaknya bakal berbuntut panjang. Imam Yudhianto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngujung, mengancam akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Senin (13/7/2020)

BPD memandang apa yang dilakukan Eko Prastyo, Kades Ngujung diduga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi. Ketua BPD Ngujung mengatakan bahwa TKD yang seharusnya menjadi hak Desa dan masuk di APBDesa 2020 sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) diduga telah digelapkan dengan cara sewa secara sepihak, tanpa sepengetahuan BPD dan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Sejak bulan Januari 2020 yang lalu Kades diam-diam telah menyewakan 6 bidang TKD tanpa musyawarah pembentukan panitia lelang, penentuan mekanisme pelaksanan lelang, penetapan taksiran resmi harga dasar lelang TKD dan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat. Dalam permasalahan ini Kades telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang dimilikinya, terbukti dalam kwitansi pembayaran sewa menyewa dibubuhi stempel dan nama jabatan. Ini jelas perbuatan melawan hukum.

Imam menuding Kades telah melanggar UU Desa nomor 6 Tahun 2014, pasal 29 huruf (b) dan (c) tentang larangan menyalahkan gunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri. Imam juga menghubung-hubungkan perbuatan Kades menggelapkan TKD dengan pasal 3 dan 4 UU Tipikor nomor 31 Tahun 1999.

Ketika ditemui di kediamannya Kepala Desa ngujung Eko telah mengaku menyelesaikan permasalahan ini dengan membayar ganti rugi uang sewa kepada penyewa dengan maksud mengembalikan posisi TKD seperti semula untuk kepentingan lelang TKD yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2020 ini.

Pihaknya menyanggupi permintaan BPD untuk melakukan musyawarah penyerahan ganti rugi uang sewa secara terbuka pada hari Selasa (14/7/2020) besok.

Ditempat terpisah Eko Muryanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan mengatakan, pihaknya sudah mempelajari surat yang yang dilayangkan oleh BPD kepada Bupati, memang terjadi miss komunikasi antara Kepala Desa dan BPD.

Eko berharap segera dilakukan pertemuan resmi antara BPD dan Pemerintah Desa dan pihaknya siap hadir untuk meluruskan masalah dengan mencari solusi yang terbaik. (Aryo)

News Feed