oleh

Dugaan Kasus Penggelapan Tanah Kas Desa Desa Ngujung

Suasana Rapat Koordinasi penyelesaian masalah TKD

Beritatrends, Magetan, Jawa Timur – Dugaan kasus Penggelapan Tanah Kas Desa (TKD) Desa Ngujung nampaknya bakal berbuntut panjang. Dalam Rapat Koordinasi penyelesaian masalah TKD yang dilaksanakan di Lumbung Desa Ngujung, Jum’at Malam (10/07/2019), Imam Yudhianto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngujung, mengancam akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. “Kalau pihak Kepala Desa tidak terbuka dalam proses penyelesaian, dengan sangat terpaksa BPD akan melanjutkan kasus ini ke kejaksaan,” ujarnya.

BPD memandang apa yang dilakukan Eko Prastyo, Kades Ngujung diduga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan tindak pidana korupsi. Dalam Rapat yang dihadiri oleh Fasilitator / Mediator dari Kecamatan Maospati (Kasi PMD dan Kasi Trantib), Imam memaparkan bahwa TKD yang seharusnya menjadi hak Desa dan masuk di APBDesa 2020 sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) telah digelapkan dengan cara sewa secara sepihak, tanpa sepengetahuan BPD dan Perangkat Desa oleh Kades Eko. Sejak bulan Januari 2020 yang lalu Kades telah menyewakan 6 (enam) bidang TKD, yaitu bengkok : Klenthengan (0,28 Ha), Bayan Karto (0,20 Ha), Sambong Kulon (0,71 Ha), eks Katiman (0,71 Ha), Eks Sumadi (1,05 Ha), dan Eks Sugeng (0,75 Ha), senilai total 49 juta ke dua penyewa (Pardi Tebu dan Seno Melon) tanpa melalui proses lelang terbuka sebagaimana mekanisme lelang yang lazim ada di Desa.

“Kades diam-diam telah menyewakan 6 bidang TKD tanpa musyawarah pembentukan panitia lelang, penentuan mekanisme pelaksanan lelang, penetapan taksiran resmi harga dasar lelang TKD dan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat. Dalam permasalahan ini Kades telah menyalahgunakan wewenang dan kesempatan yang dimilikinya, terbukti dalam kwitansi pembayaran sewa menyewa dibubuhi stempel dan nama jabatan. Ini jelas perbuatan melawan hukum,” kata Imam.

Imam Yudianto Ketua BPD Ngujung saat memberikan paparan

Dalam Rapat tersebut imam menuding Kades telah melanggar UU Desa nomor 6 Tahun 2014, pasal 29 (b) dan (c) tentang larangan menyalahkan gunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri. Imam juga menghubung-hubungkan perbuatan Kades menggelapkan TKD dengan pasal 3 dan 4 UU Tipikor nomor 31 Tahun 1999. “BPD menilai bahwa perbuatan Kades diindikasikan merugikan keuangan desa dan kepentingan masyarakat atau pembangunan, dan itu bisa berakibat dicopotnya jabatan sebagai Kades dan pidana penjara paling lama seumur hidup,” tukasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa Kades Eko telah mengaku menyelesaikan permasalahan ini dengan membayar ganti rugi uang sewa kepada penyewa dengan maksud mengembalikan posisi TKD seperti semula untuk kepentingan lelang TKD yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2020 ini.

Menanggapi pengembalian tersebut, Imam yang bertindak atas nama lembaga BPD Ngujung menyatakan belum bisa menerima apa yang disampaikan oleh Kades Eko. Dari penelitian dokumen kwitansi dan surat pernyataan tertulis para penyewa, dirinya melihat masih banyak kejanggalan dan unsur rekayasa dalam dokumen tersebut, sehingga BPD sepakat untuk menolaknya. “Adanya perbedaan tanggal antara kwitansi dan pernyataan penyewa, kesalahan perhitungan pengembalian uang sewa, dan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan, inilah yang membuat BPD sepakat menolaknya dan karena ragu dokumen ini asli atau rekayasa. Sekedar mengingatkan saja bisa jadi dokumen ini menjadi bukti di pengadilan karena terindikasi palsu yang pada pasal 263 ayat (1) KUHP dincam dengan pidana kurungan 6 tahun ,” tudingnya dalam forum rapat.

BPD menuntut Kades untuk melakukan perhitungan ulang pengembalian uang sewa agar tidak merugikan pihak desa maupun penyewa. BPD juga menginginkan agar Kades Eko menyerahkan pengembalian uang sewa di hadapan unsur Kecamatan, BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat secara terbuka. “Ya supaya kita semua tau dan tidak su’udzon satu sama lain,” ujar Imam.

Penyampaian penolakan dan tuntutan BPD dalam Rapat koordinasi tersebut ditanggapi oleh Kades Eko dengan menyanggupi permintaan BPD untuk melakukan musyawarah penyerahan ganti rugi uang sewa secara terbuka sesegera mungkin. “Senin atau Selasa depan insyaalloh bisa,” jawab Eko.

Menutup acara rapat, Sukarna, Kasi Trantib Kecamatan Maospati menyatakan agar BPD tidak perlu melanjutkan kasus ini ke ranah hukum. “Kami berharap permasalahan ini cukup diselesaikan di tingkat desa, mengingat Lurah adalah pejabat baru yang masih perlu belajar dan banyak bimbingan. Jadi mohon untuk dimaklumi, dan mari kita beritikad baik menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Yang penting uang sudah dikembalikan dan lelang TKD segera bisa dilaksanakan sehingga bisa memenuhi target PAD,” pungkasnya. (red)

News Feed