oleh

Abaikan Transparansi, Warga Sukajaya Minta Radianus Diperiksa

Warga Sukajaya Minta Radianus Diperiksa

Beritatrends, Bengkayang Kalimantan Barat – Kepala Desa Sukajaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. Radianus dituding tidak terbuka kepada masyarakatnya dalam mengelola keuangan desa DD dan ADD.

Hal itu disampaikan oleh beberapa warga desanya pasalnya tiap kali proyek desa dikerjakan, kades selalu tertutup.

Seorang warga setempat mengatakan, bahwa kades itu tidak pernah mau terbuka pada warganya.

“Kalau ada perangkat desa maupun masyrakat yang protes kebijakannya pasti dipecat dan dibenci kades,” sebut warga yang tidak mau namanya dituliskan.

Menambahkan lagi warga itu pun minta agar kades itu diselidiki soalnya diduga tidak beres. Ucapnya Rabu (01/07).

Dilain tempat ada dua orang warga setempat juga mengatakan hal yang sama bahwa selama ini pak kades itu selalu tertutup pada kami warganya, hampir tiap kali kegiatan proyek desa selalu dikerjakan dengan sistem borongan bukan harian(HOK). Upah borongan pun tidak sesuai.

Anehnya lagi semuanya kegiatan itu bahkan sampai upah borongan ditentukan oleh kades.

“Padahal jika tidak disuruh kerja sistem borongan mungkin banyak warga terlibat kerja. Jadi serbasalah kami dengan warga lain yang tidak kebagian kerja. Tiap kerja pasti mau ribut sesama antar warga,” ungkap dua pria tersebut
Warga pun meminta kepada pihak pihak terkait yang berwenang untuk usut tuntas kades yang selalu mengabaikan keterbukaan publikasi.

Mengingat uang DD dan ADD adalah milik rakyat bukan milik kades.
Terlebih pula pengerjaan proyek drainase yang berukuran panjang 250 meter dengan menghabiskan anngaran sebesar 100 juta lebih rupiah itu tidak ada dipasangnya plang pagu dana.

“Kades Radianus telah langgar Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 24 huruf (d), pasal 26 ayat 4 huruf (f), pasal 29 huruf (a,b), Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa,”pungkasnya. (Nicodimus/Rinto Andreas)

News Feed