oleh

Kades Sampangagung Mengajak Semua Pemilik Pabrik di Desanya Bersinergi Dengan Pemdes

Suasana rapat koordinasi dengan para pemilik perusahaan diwilayah Desa Sampangagung (ft:susilo/beritatrends.com)

Beritatrends.com, Mojokerto – Kepala Desa Sampangagung yang baru dilantik tanggal 9 Desember 2019,membuat gebrakan baru dengan memanggil semua pimpinan perusahaan yang ada di wilayah Desa Sampagagung,Kecamatan Kutorejo,Kabupaten Mojokerto.

Pemanggilan sekitar 12 pimpinan perusahaan,pada,Kamis(21/12/2019)disamping menjalin tali silaturami dengan para pengusaha yang mendirikan pabrik diwilayah Desa sampangagung,juga sebagai warning bagi pengusaha nakal yang tidak memperdulikan lingkungan dan masyarakat desa sampangagung.

Kepala Desa Sampangagung Ikhwan Arofidana,dalam sambutanya menegaskan bahwa perusahaan yang berada di lingkungan desa sampangagung,harus bersinergi dengan Pemerintahan desa,serta mengutamakan pencari pekerja lokal dari masyatrakat desa setempat terlebih dahulu,sebelum merekrut tenaga kerja dari luar desa sampangagung.

Para pengusaha saat mendengarkan pemaparan dari kades Sampangagung Ikhwan Arofidana (ft:susilo/beritatrends.com)

 

“Saya harap kerjasamanya dalam perekrutan karyawan ,saya himbau kepada semua pemilik Perseroan Terbatas(PT)agar mengutamakan penduduk sekitar yang potensial,agar bisa direkrut sebagai tenaga kerja diperusahaan yang ada di desa sampangagung ini,” tegas Ikhwan.

Ikhwan juga menambahkan,sebab perusahan yang berdiri di atas tanah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia,harus peduli dengan lingkungan sekitarnya,sebagai tanggung jawab sosial masyarakat sekitar berdirinya perurusahaan atau pabrik,sesuai dengan aturan perundang-undagan yang berlaku di Indonesia,yaitu perusahaan harus memberi bantuan CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL).

Regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Merupakan Wujud Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup.

Di Indonesia, konsep TJSL justru dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT. Pasal yang mewajibkan perseroan melaksanakan TJSL ini telah dimohonkan untuk diuji secara formil dan materiil terhadap UUD 1945 di depan  Mahkamah Konstitusi, dengan dalil bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Salah satu perwakilan dari PT.Multi Bintang Indonesia Adi Suprayitno(Humas) saat menyampaikan tanggapanya didepan Kepala Desa dan perangkatnya

 

Para pemohon uji materiil berpendapat bahwa,Pasal 74 ayat (1) hingga (3) yang mewajibkan TJSL bagi perseroan telah (a) bertentangan dengan prinsip dasar TJSL atau CSR yaitu kesuka-relaan (b) membebani perseroan secara ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan menanggung biaya TJSL atau CSR,meniadakan atau setidaknya menafikan konsep demokrasi ekonomi yang berintikan pada efisiensi berkeadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga pada akhirnya justru akan mengakibatkan program TJSL atau CSR menjadi hanya sebatas formalitas belaka yang pada akhirnya akan menimbulkan sifat ketergantungan.

Ternyata, terhadap dalil hukum di atas Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat berbeda sehingga MK menolak permohonan uji materiil tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.Dikatakan oleh para hakim MK bahwa, pertama, menjadikan TJSL sebagai suatu kewajiban hukum melalui rumusan Pasal 74 merupakan kebijakan hukum dari pembentuk UU untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi, dan hal ini adalah benar, karena:

Secara faktual, kondisi sosial dan lingkungan telah rusak di masa lalu ketika perusahaan mengabaikan aspek sosial dan  lingkungan sehingga merugikan masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya.

Budaya hukum di Indonesia tidak sama dengan budaya hukum negara lain, utamanya negara industri maju tempat konsep CSR pertama kali diperkenalkan di mana CSR bukan hanya merupakan tuntutan bagi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungannya tetapi juga telah dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja perusahaan dan syarat bagi perusahaan yang akan go public. Dengan kata lain, MK tampaknya berpendapat bahwa sesuai kultur hukum Indonesia, penormaan TJSL sebagai norma hukum yang diancam dengan sanksi hukum merupakan suatu keharusan demi tegaknya TJSL atau CSR.

Dilain pihak ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)Drs.Hasan Ali menuturkan perusahaan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat lingkungan tempat perusahaan berdiri harus dievaluasi ulang.

“Buat apa ada perusahaan di desa sampangagung yang tidak memperdulikan lingkungan sekitar lebih baik bubar dan pindah ketempat lain,sebab sampangagung terkenal dengan berdiri perusahaan yang besar,tapi rakyat sekitar masih banyak yang mengaggur khususnya generasi muda,” tegas Hasan Ali dengan nada mengebu-ngebu.

Hasan Ali juga menyesalkan perusahaan yang ada di Desa Sampangagung lebih mengutamakan rekanan dari luar desa sampangagung dari pada para pemilik PT atau pemilik outsorsing penduduk asli desa sampangagung.

“Kita sedikit kecewa dengan perusahaan yang ada di desa sampangagung ini,sebab kerjasama yang lebih bagus disisi bisnis,diberikan rekanan dari luar desa sampangagung,tapi sebaliknya yang kurang menguntungkan diberikan kepihak rekanan warga lokal,sehingga menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan sosial yang bisa berakibat efek yang kurang baik,” pungkasnya.(sus)

News Feed