oleh

Gelar Bimtek Peningkatan Potensi PAD, Bappenda Minta Warga Tepat Waktu Bayar Pajak

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, H. M Hadi Sutikno (tengah) menjadi narasumber dalam kegiatan bimbingan teknis pemerintah desa dan peningkatan keamanan, ketertiban serta potensi pendapatan asli daerah di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Rabu (18/11/2019).

MADIUN, BERITATRENDS — Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menggelar bimbingan teknis pemerintah desa dan peningkatan keamanan, ketertiban serta potensi pendapatan asli daerah di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Rabu (18/11/2019). Bimtek itu digelar untuk memberikan kesadaran warga selaku wajib pajak membayar PBB dan pajak daerah tepat waktu sehingga pendapatan asli dareah Kabupaten Madiun dapat meningkat setiap tahunnya.

“Pendapatan asli daerah yang meningkat salah satunya diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Harapan kami masyarakat sadar bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak daerah lain bisa tepat waktu penyelesainnya. Dengan demikian proses pembangunan bisa berjalan baik,” ujar Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupate Madiun, H. M Hadi Sutikno kepada Beritatrends.com, Kamis (19/12/2019) pagi.

Menurut Sutikno, perbandingan apa yang diberikan Pemkab Madiun kepada desa dengan kewajiban masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan berupa pembayaran PBB baru menopang 10 persen. Pasalnya uang yang disalurkan dari anggaran pemerintah ke desa mencapai Rp 200 milyar. Sementara jumlah PBB yang diterima pemerintah daerah dari masyarakat hanya sekitar Rp 24 milyar saja.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, H. M Hadi Sutikno

 

“Perhatian Pemkab Madiun kepada desa sangat tinggi dengan dianggarkannya ADD sebesar Rp 200 milyar. Rata-rata ADD yang turun mencapai Rp 1 M hingga Rp 2 milyar. Sementara PBB yang masuk dari desa berkisar Rp 100 juta,” ungkap Sutikno.

Kendati demikian Sutikno mengatakan kepatuhan warga membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen. Dengan demikian masih tersisa sepuluh persen sekitar Rp 3 milyar yang belum terbayarkan.
Ia menyebutkan kendala penuntasan pembayaran PBB mencakup beberapa hal. Pertama wajib pajak tidak berada ditempat lantaran domisili kerja di luar Kabupaten Madiun. Selain itu ditemukan kendala, perubahan status tanah tidak dilaporkan pemilik tanah kepada pemerintah desa terdekat.

“Padahal perubahan alih status tanah akan berdampak wajib pajak yang harus membayarkan PBB ,” jelas Sutikno.

Tak hanya itu, kata Sutikno, kendala lain obyek pajak saat ada perubahan atau pemecahan kepemilikan tanah tidak dilaporkan ke pemerintah desa terdekat. Dengan demikian pembayaran PBB tetap dikenakan kepada pemilik tanah pertama bukan dibebankan kepada pemilik yang sudah mendapatkan sertifikat pemecehan tanah.

“Semisal awalnya satu bidang tanah kemudian dipecah menjadi sepuluh bidang. Tetapi lantaran belum dilaporkan pemecehan bidang tanah itu maka PBBnya tetap dikenakan satu bidang tanah. Padahal semestinya PBBnya dikenakan kepada sepuluh bidang tanah yang sudah dipecah,” kata Sutikno.

Selain itu, Sutikno menjelaskan kendala lain terkait hadirnya ruas jalan tol. Pasalnya banyak tanah milik warga yang sudah dibebaskan menjadi milik pemerintah tetapi SPPTnya masih jadi satu dengan tanah tol. “Saat SPPT keluar yang muncul nama pemilik tanah. Padahal pihak tol sendiri sudah dikenai pajak,” jelas Sutikno.

Menurut Sutikno, pengurusan perubahan SPPT itu seharusnya dilakukan warga yang sudah menjual tanahnya kepada pihak tol. Dengan demikian, SPPT yang baru nanti akan disesuaikan dengan kepemilikan tanah yang terakhir.

Ia menambahkan Bappenda Kabupaten Madiun akan bersurat kepada camat saat SPPT diberikan dalam jangka waktu satu bulan bila tidak ada usulan perbaikan berarti dianggap sudah selesai. Segala bentuk keberatan tidak bisa diterima karena saat pembagian SPPT sudah diberikan surat yang intinya memberikan kesempatan kepada warga menyampaikan keberatan atau sanggahan. (MAL)

News Feed