oleh

Pak Presiden Jokowi Bantu Kami, Sudah Tiga Bupati Merauke Tak Bisa Tuntaskan Pembayaran Lahan Bandara Mopah

Simson saat berada di lokasi terakhir pemagaran dari pihak Bandara, yang belum di pagar adalah Lahan miliknya yang hingga saat sekarang belum dibayar, Senin (16/12/2019)

Beritatrends, Merauke – Permasalah Pembebasan Lahan Bandara Mopah Merauke sudah lama tak tuntas hingga bertahun-tahun, hal ini perlu diselesaikan dengan baik dan tepat ke pemilik Hak Ulayat pembayarannya sehinga tidak membuat masalah lagi dikemudian hari.

Simson Tiotra Mahuze salah satu pemilik tanah seluas 12,59 Ha mengatakan semoga dengan tulisan saya ini di Beritatrends.com Bapak Presiden Joko Widodo bisa tahu atas keluh kesah masyarakatnya yang berada di Merauke Papua dan publik juga tahu apa sebenarnya yang terjadi di Bandara Mopah Merauke ini.

“Semoga dengan kerelaan Bapak Presiden Joko Widodo memberikan solusi yang terbaik buat kami selaku masyarakat agar cepat dibayar karena sudah lama masalah ini dari tahun 2008 sampai 2019 juga belum terbayarkan kepada kami sebagai pemilik tanah Hak Ulayatnya, masa bandara dan pemda yang dapat hasil atau uang sedangkan kami pemilik menjadi penonton,”ucap Simson

Jujur selama ini kami sebagai masyarakat dan sekaligus pemilik hak Ulayat merasakan perlakuan para pejabat daerah menghambat keluhan dari masyarakatnya, inilah yang perlu dibenahi revolusi mentalnya.

“Untuk tanah 60 ha sudah pernah dibayar oleh pemerintah daerah, tapi tanah 12,59 Ha dan 12,50 Ha + 5 Ha belum pernah dibayar,”ucap Simson.

Seharusnya Pemerintah mengukur ulang lahan Bandara Mopah mana yang sudah dibayar dan mana yang belum bayar walaupun saat pembayaran pertama salah orang (bukan pemilik).

Setelah membebaskan 60 Ha pihak Bandara Mopah melakukan perluasan atau penambahan lokasi diantaranya 12,59 Ha + 12,50 Ha + 17 Ha + 5 Ha, namun yang dilunasi yang seluas 17 Ha.

“Artinya Pemda Merauke pilih kasih terhadap pemilik lahan,”jelas Simson.

Sebenarnya kami sudah sering dijanji-janjiin dari Tahun 2016 sampai Tahun 2019 ini hanya janji-janji doang.

“Sebenarnya Tahun 2018 Pak Jokowi datang untuk resmikan Taman Kapsul Merauke dan Pos Perbatasan Sota, tapi Pemda dan Pimpinan Merauke atur jadwal turunnya malam dan rute jalan lewat atas sehinga Pagar Bolong tidak kelihatan dan pulangnya juga diatur semuanya pagi-pagi sekali agar tidak kelihatan kalau pagar Lahan Bandara masih ada yang bolong sepoanjang 300 Meter,”terang Simson.

Itu ceritanya Mas, Saya minta bantu lewat media yang mau peduli agar Pak Jokowi dan petinggi-petinggi Negara tahu dan bisa menyelesaikan secara cepat.

“Kami selalu di tipu-tipu sama Bupati Mas, Bupati Merauke sudah ganti tiga (3) kali, Pertama Bupati Drs Yohanes Globa Gebze dua priode tidak selesai, kemudian di ganti Bupati Romanus Mbaraka satu (1) priode tidak selesai juga dan selanjutnya di ganti Bupati Fredirikus Gebze mau satu (1) priode belum selesai juga,”terang Simson.

Kami capek melakukan aksi karena Bupati di back up oleh aparat.

“Gara-gara lahan Bandara Mopah belum dipagar sepanjang 300 meter, Bupati kerja sama dengan Kapolres tahun 2012 saya ditangkap langsung dan di sel di Polres setempat selama dua (2) bulan, saat mau dibawa ke Kejaksaan saya dikeluarkan tanpa ada kepastian hukum yang jelas atau di SP 3 dari Kepolisi,”ucap Simson.

ini bukti surat penagkapan Simson

Tahun 2018 kemarin Bupati Fredirikus Gebze pernah memanggil saya, agar saya memberikan kebijakan, Bupati mau bayar setengah dahulu dengan syarat lahan bandara yang masih belum dipagar akan segera dipagar namun saya tak mau takut kalau sudah pagar susah untuk menuntut hak kami, kami orang awam tak tahu hukum dan kami tak mau dibodohi kalau bisa selesaikan setelah itu mau dipagar silahkan.

Ini sedikit saya mengingat awalnya pembayaran, pada Tahun 2008 ada pembayaran tahap pertama Ganti Untung Tanah Bandara Mopah Merauke, saat jamannya Bupati Drs Yohanes Globa Gebze, yang bayar adalah Tim 7 Perwakilan Masyarakat Adat Suku Marind Anim, tapi pada saat pembayaran itu tidak tepat kepada pemilik-pemilik Tanah Adat / bukan pemiliknya, dan pembayaran pada saat itu hanya didalam tanah 60 Ha, sedangkan perpanjang dan pelebaran itu masuk Tahun 2010 dananya Rp. 4.800 miliar, tapi pada saat pembayaran 12,50 Ha itu baru berjalan Rp. 800 juta sudah diblokir oleh Sekda Yosef Rinta, sehinga dana masih di Bank Papua Merauke, yang sebenarnya saya punya tanah dibayar pada Tahun 2010 sesuai janji-janji Tim 7 oleh Yosef Kanda Mahuze tapi terlewatkan masuk di tanah 12,50 Ha bukan saya punya, karena tanah milik saya ukurannya sesuai hasil pengukuran dari Pertanahan Merauke

“Jadi dari ulah Bupati ke Bupati, janji ke janji, saya bersama keluarga sudah bosan karena tanah kami sudah dipakai bertahun-tahun, Saya sepakat untuk menuntut hak kami harus dibayar per meter persegi Rp 1.800.000,- x 12,5947 Ha = Rp 226.704.600. (dua ratus dua puluh enam milyar tuhuh ratus empat juta enam ratus ribu rupuah) Negara haru bayar baru bisa dipagar,”pungkas Simson.(red)

 

 

News Feed