oleh

Warga Gedung Aji Baru Keberatan Pungutan Liar Sertifikat PTSL

Sertifikat PTSL

Beritatrends, Tulang Bawang – masyarakat kampung Makarti tama merasa keberatan atas pungutan untuk pembuatan sertifikat yang di program dari pemerintah pusat seperti program Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap atau di sebut PTSL yang diduga memberatkan keadaan mereka yang kurang mampu,yang mana dalam kepengurusan sertifikat PTSL tersebut mereka harus mengeluarkan dana ratusan ribu bahkan jutaan rupiah yang diluar batas kewajaran yang sudah di tentukan ketiga menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Untuk pembuatan sertifikat tersebut di gratiskan,namun dengan ada nya larangan tersebut tidak membuat gentar para Oknum-Oknum untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum

seperti yang di sampaikan salah satu warga Makarti tama Kecamatan Gedung Aji baru ke awak media Beritatrends.com,bebera hari yang lalu mengatakan, bahwa dengan ada nya pungutan dana sebesar ratusan ribu bahkan jutaan tersebut sangat memberat kan mereka yang kurang mampu untuk memiliki Akte hak kepemilikan tanah yang sah yang sudah di tentukan dari pemerintah pusat gratis,

“keberatan lah saya di pungut ratusan ribu bahkan jutaan,karna saya warga kecil,untuk mengupul kan dana sebesar itu butuh waktu yang lama,”Ungkapnya warga makarti tama

di tempat yang berbeda, masyarakat makarti tama mengatakan bahwa diri nya belum bisa mengikuti program dari bapak Presiden Jokowi tersebut di karna kan belum mem punya biaya Administrasi untuk pembuatan sertifikat PTSL yang diduga biaya pembuatan nya dari pemerintah kampung sangat mahal.

Saat dihubungi kepala kampung Winoto membantah kan hal tersebut bahwa dirinya tidak ada pungutan dana sebesar jutaan rupiah yang di lakukan dirinya ke warga nya,

“Saya tidak pernah memungut ptsl 1600,”Ujarnya Winoto melelaui pesan singkat WhatsApp.

Diharapkan kepada aparat penegak hukum khusus nya tim Saber pungli Tulang bawang untuk melakukan penyelidikan dan memproses Oknum-Oknum yang diduga telah melawan hukum,agar ditindak tegas sesuai Peraturan Presiden PP RI NO 87 Tahun 1996 tentang Sapu bersih Pungutan liar.(Husin)

News Feed