oleh

Rakor Kebijakan Bidang Pendidikan “Merdeka Belajar”

Mendikbud Nadiem saar berbincang bincang dengan peserta rakor kebijakan bidang pendidikan

Beritatrends, Jakarta – Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan mengikut Rakor Penyampaian Kebijakan Bidang Pendidikan oleh Mendikbud yaitu mentapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “Merdeka Belajar” di Hotel Bidakara Jalan Gatot Subroto Jakarta, Rabu (11/12/2019)

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,”ucap Nadiem

Menurur Mendikbud arah kebijakan baru penyelenggaraan USBN pada tahun 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).

“Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran,”tegas Nadiem

Mengenai ujian UN, tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN untuk terakhir kalinya.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,”imbuh Nadiem.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. “Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,” tutur Mendikbud.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan saat di hubungi WhatSapp, Suwata mengatakan ini masih dalam acara Rakor Nasional Kebijakan Bidang Pendidikan untuk mentapkan Empat Pokok Kebijakan Pendidikan dan intinya soal Asesmen Kompetisi Minimum yang akan menjadi pengganti ujian nasional tersebut.

Mendibud Nadiem mengklaim sistem tersebut kelak tak hanya menilai siswa, juga mampu memetakan sekolah berdasarkan pada kompetensi materi yang diujiankan.

“Bahwa Asesmen Kompetensi Minimun, adalah kompetensi yang benar-benar minumum di mana kita bisa memetakan sekolah dan daerah berdasarkan kompetensi minimum apa itu materinya. Materinya yang bagian kognitif ada dua. Satu adalah literasi dan kedua adalah numerasi,”pungkas Suwata. (Lak/G.Lih)

.

 

 

News Feed