oleh

KPBU Bantu Percepat Pembangunan di Kabupaten Madiun

Kepala Bappeda, Kurnia Aminulloh bersama Wakil Ketua DPRD Kab Madiun, Kuat Edi Santoso menjelaskan tentang berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Madiun. 

MADIUN, BERITATRENDS—Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuat Edi Santoso menyatakan sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan banyak membantu mempercepat pembangunan di Kabupaten Madiun. Pasalnya bila hanya mengandalkan APBD maka anggaran pembangunan tidak akan cukup.

“Sistem KPBU mempercepat pembangunan di Kabupaten Madiun. Kalau kita membangun dengan mengandalkan keuangan daerah maka masih jauh. Untuk itu Kabupaten Madiun butuh terobosan agar pembangunan bisa melaju cepat,” ujar Kuat saat mengikuti tatap muka perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tim KPBU Bappenas di Resto Trembesi Kota Madiun, Kamis (5/12/2019) siang.

KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri / kepala lembaga / kepala daerah / badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.

Tim dari Bappenas memaparkan sektor-sektor yang pembangunannya dapat menggunakan sistem KBPU. 

 

Kuat mengatakan Kabupaten Madiun memiliki banyak sektor potensi yang belum digarap. Bila pemerintah hanya menunggu anggaran dari APBD maka tidak akan pernah cukup untuk menggarap berbagai potensi yang ada di Kabupaten Madiun.  “Pimpinan OPD harus berpikir entrepreuner agar bisa mempercepat pembangunan di Kabupaten Madiun,” ungkap Kuat.

Sementara  itu Kepala Bappeda Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh mengatakan sektor pertanian menjadi potensi yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Madiun. Ia menyebutkan potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Madiun berupa tanaman holtikura dan persawahan.

Kurnia mengatakan infrastruktur yang dimiliki Kabupaten Madiun belum seideal kota dan kabupaten lain di pulau Jawa.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Madiun, Dedy Suryadi menyampaikan seluruh OPD yang mengikuti acara pertemuan dengan Bappenas harus mengusulkan kegiatan yang pembangunannya bisa dilakukan dengan sistem KPBU.

 

“Wilayah Kabupaten Madiun terbelah oleh wilayah Kota Madiun. Untuk menghubungkan antara wilayah selatan dan utara dibutuhkan pembukaan jalur baru,” jelas Kurnia.

Sementara itu perwakilan dari KPBU Bappenas, Galih Wicak mengatakan terdapat 19 sektor yang pengerjaan proyeknya bisa menggunakan sistem KPBU.

Sembilan belas sektor itu mulai dari transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan ebt, konservasi energi, telekomunikasi dan informatika, air minum, pengolahan limbah setempat, pengolahan limbah terpusat , pengelolaan sampah, sda dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, lembaga permasyarakatan, sarana olahraga-kesenian dan budaya, kawasan dan kesehatan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuat Edi Santoso memberikan pendapatnya dalam acara tatap muka tim Bappenas dan OPD yang digelar Bappeda Madiun. 

 

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Madiun, Dedy Suryadi meminta seluruh OPD yang mengikuti acara pertemuan dengan Bappenas harus mengusulkan kegiatan yang pembangunannya bisa dilakukan dengan sistem KPBU. Pasalnya, pembangunan dengan model KPBU akan banyak membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Madiun.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Gunawi pihaknya memiliki perencanaan pembangunan ruas jalan baru Caruban-Dolopo sepanjang 50 KM dan Saradan-Kare-Dungus. Pembangunan ruas jalan itu akan berdampak pada pancingan sektor ekonomi dan munculnya destinasi baru. (MAL)

News Feed