oleh

Studi Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan, Desa Wisata Jadi Alternatif Tangani Banjir Di Madiun

ALTERNATIF–Ketua Tim Peneliti Lembaga Studi Ekosistem Kehutanan, Dr. Rahmanta Setiadi menjelaskan salah satu alternatif pemanfaatan besarnya potensi air permukaan yakni dengan pengembangan desa-desa wisata di daerah hulu di Kabupaten Madiun.

 

MADIUN, BERITATRENDS—Studi optimalisasi pemanfaatan air permukaan yang dilakukan Bappeda Madiun dengan menggandeng Lembaga Studi Ekosistem Kehutanan (LSEK) tidak hanya meneliti besarnya potensi air permukaan di Kabupaten Madiun saja. Tim juga memberikan alternatif solusi agar potensi air permukaan di Kabupaten Madiun tidak menyebabkan bencana banjir seperti terjadi awal Maret 2019.

Salah satu alternatif pemanfaatan besarnya potensi air permukaan yakni dengan pengembangan desa-desa wisata di daerah hulu di Kabupaten Madiun. Pasalnya, berdasarkan studi tersebut ditemukan fakta area di hulu di wilayah Kabupaten Madiun makin terbuka dan tidak sehijau dulu lagi.

“Tetapi yang menjadi persoalan semua landscapenya (dareah hulu) itu berubah karena faktor illegal loging dan pembukaan lahan. Hal itu terlihat dari peta satelit tahun 2008 kondisi lahan terlihat masih hijau semua. Namun sepuluh tahun kemudian sudah ada bolong-bolong yang menunjukkan berarti lahannya sudah terbuka,” kata Ketua Lembaga Studi EKosistem Kehutanan, Dr. Rahmanta Setiadi kepada Beritatrends.com usai memaparkan Laporan Akhir Studi Optimalisasi Pemanfaatan Air Permukaan Kabupaten Madiun di Kantor Bappeda Madiun, Selasa (3/12/2019).

WATU RUMPUK—Desa Wisata Watu Rumpuk menjadi salah satu desa yang memberdayakan warga sehingga pendapatan masyarakat bertambah.

Setiadi mengkhawatirkan bila kondisi hulu tidak segera ditangani maka ancaman banjir bisa terjadi di daerah bawah seperti tahun lalu. Ia menyatakan kondisi itu sudah mulai terasa setelah banjir menghantam beberapa wilayah di Kabupaten Madiun tahun 2019. “Dan sudah terasa dan tahun lalu sudah terbukti,” kata Setiadi.

Ia mengatakan pembangunan embung menjadi alternative jangka pendek dengan memanfaatkan cekungan. Jangka panjang dengan restorasi bagaimana kawasan hulu itu bisa kembali hijau seperti dahulu. Jenis tanamannya variatif. “
Untuk mengatasi masalah itu, kata Setiadi, maka harus ada kebijakan yang berani melakukan terobosan bahwa semua pihak melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk penghijuan. Bila didalam area hulu miliki perhutani dan hutan produksi maka harus dihentikan dulu hutan produksi.

“Justru bagaaimana mencari alternatif pendapatan masyarakat yang tidak berbasis lahan secara intensif. Kemungkinan warga harus mengelola tetapi harus memperhatikan aspek konservasi. Yang paling sederhana adalah membangun konsep agro forestly complex,” ungkap Setiadi.

BANJIR—Besarnya air permukaan di Kabupaten Madiun yang tidak dimanfaatkan berdampak terjadi bencana banjir pada Maret 2019 lalu.

 

Menurut Setaiadi, hal sederhana membangun image kepada masyarakat yakni dengan mengembangkan daerah desa wisata. Terobosan itu akan membantu warga di pedesaan yang saat ini bergantung pada lahan.

“Sekarang bagaimana pemerintah mendorong tumbuhnya desa-desa wisata yang berbasis alam. Yang dijual bukan lahannya tapi pemandangan dan keindahan alamnya. Dan ini seharusnya didorong Pemkab untuk mengatasi alih fungsi lahan itu tidak terjadi secara cepat dan massif,” jelas Setiadi.

Ia menambahkan pembukaan desa wisata itu berbasis kepada kebijakan pemerintah daerah. Untuk itu wilayah yang masuk Perhutani maka Perhutani harus mau berbagi peran. Bahkan diawal harus ada kesepakatan pembagian hasilnya diawal pembukaan desa wisata agar tidak jadi konflik.

Ia mencontohkan wisata desa di Kali Progo, Yogyakarta. Di Kali Progo, hutan pemerintah dikelola masyarakat untuk membuat wisata alam. Sebagai pengelola wisata alam, warga tidak lagi memikirkan untuk mendapatkan kayu dari pohon di hutan.
Sekarang bagaimana pemerintah mendorong promosinya. Masyarakat tidak bisa sendiri. Dispar harus aktif menjual. Kalau lokasi itu menjadi destinasi wisata lalu incomenya naik maka dampak kemampuan bayar pajak cepat dan sirkulasi uang cepat. Siapa yang diuntungkan. Pemerintah juga karena beban subsidi kepada masyarakat makin berkurang,” tandas Setiadi. (MAL)

News Feed