oleh

DPMPTSP Kabupaten Madiun Raih Dua Penghargaan Sekaligus Dalam Pelayanan Publik

Bupati Madiun, Ahmad Dawami dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun, Arik Kridiananto (kanan) memegang piagam penghargaan dari Ombudsman RI dengan predikat kepatuhan tinggi 2019 di Jakarta pekan lalu

 

MADIUN, BERITATRENDS–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun meraih dua penghargaan sekaligus dalam pelayanan publik dari pemerintah pusat. Penghargaan pertama dari Ombudsman RI yang menganugerahi DPMPTSP Kabupaten Madiun untuk standar palayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi 2019.

Sedangkan penghargaan kedua yang diterima DPMPTSP Kabupaten Madiun berasal dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kemenpan RB RI memberikan penghargaaan kepada DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik dengan Catatan Tahun 2019.

“Alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan dua penghargaan sekaligus dari pemerintah pusat. Dan kami tidak menyangka mendapatkan dua penghargaan sekaligus tahu ini. Satu penghargaan dari Ombudsman RI dan satunya lagi dari Kemenpan RB,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto, Selasa (3/12/2019).

Inilah piagam penghargaan dari Ombudsman RI yang diberikan kepada Pemkab Madiun dengan Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penghargaan itu langsung diserahkan Ketua Ombudsmas RI, Prof. Amzulian Rifai kepada Bupati Madiun, Ahmad Dawami, pekan lalu di Jakarta.

Ombudsman RI melakukan penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Survei Kepatuhan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi pada unit layanan publik Pemerintah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Survei kepatuhan bertujuan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Mekanisme pengambilan data survei Kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampakan fisik, observasi secara mendadak, dan bukti foto. Periode pengambilan data dilakukan secara serentak pada bulan Juli dan Agustus 2019.

Inilah piagam penghargaan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dianugerahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun terkait Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Baik

Arik menjelaskan Ombudsman RI memberikan piagam penghargaan dengan Predikat Kepatuhan Tinggi 2019 terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penghargaan itu langsung diserahkan Ketua Ombudsmas RI, Prof. Amzulian Rifai kepada Bupati Madiun, Ahmad Dawami, pekan lalu di Jakarta.

“DPMPTSP Kabupaten Madiun mendapatkan rapor hijau dengan skor nilai 80,59. Dari 500-an kabupaten/kota di seluruh Indonesia, hanya 71 kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan tersebut,” kata Arik.
Untuk penghargaan kedua, Arik mengatakan, Kemenpan RB RI menganugerahi DPMPTSP Kabupaten Madiun sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik dengan Catatan”. Penghargaan itu diserahkan langsung Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB RI, Prof. Dr. Diah Natalisa kepadanya pekan lalu.

Menurut Arik, DPMPTSP Kabupaten Madiun mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB RI setelah tim dari Jakarta turun langsung mengecek pelayanan publik dinasnya. Tak hanya mengecek langsung proses pelayanan publiknya, tim Kemenpan RB RI juga melakukan survei dengan warga untuk mengisi indicator penilaian.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto bersama stafnya mengecek kondisi pembangunan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun yang akan diresmikan tahun 2020.

Ia menambahkan selaku pucuk pimpinan DPMPTSP Kabupaten Madiun, Arik menargetkan tahun depan Pemkab Madiun mendapatkan predikat A dari Kemenpan RB. Pasalnya, tahun depan DPMPTSP Kabupaten Madiun sudah memiliki Mall Pelayanan Publik.

“Hadirnya Mall Pelayanan Publik akan menjadikan pelayanan perijinan kepada masyarakat dapat maksimal. Untuk kami menargetkan tahun depan bisa mendapatkan predikat A,” kata Arik.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun, Arik Krisdiananto berada meja informasi Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun yang akan dibuka tahun 2020.

Terhadap dua penghargaan itu, Arik mengatakan hakekat pengurusan izin bukan hanya sekedar mendapatkan tanda tangan surat ijin usaha saja. Namun mengurus ijin harus memahami adanya hak dan kewajiban.

“Kalau investor sudah melaksanakan kewajibannya maka pemerintah harus memberikan hak-hak investor. Hak-hak itu diantaranya pemerintah harus melindungi investor yang membuka usaha di Kabupaten Madiun aman dan tidak mengalami permasalahan. Kalau terjadi permasalahan, kami pemerintah daerah siap membantu mencarikan solusi,” jelas Arik.

Inilah Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun Kabupaten Madiun yang akan dibuka mulai awal tahun 2020. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun berada di depan Alun-Alun Kota Madiun.

 

Bagi Arik, terobosan yang dilakukan Pemkab Madiun tidak terjadi di daerah lain. Acapkali di daerah lain, pemerintah setempat mendorong pengusaha untuk berinvestasi tetapi tidak memperhatikan hak-hak para pengusaha. Padahal pengusaha membutuhkan jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi sehingga bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarkat. (MAL/ADV).

News Feed