oleh

Pemkab Madiun Sudah Miliki Sistem Yang Terintegrasi SIPD

Kepala Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Madiun, Siswi Wahyuningrum menjelaskan Pemkab Madiun sudah memiliki sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah dareah. Program SIPD baru diluncurkan Kemendagri sebulan lalu.

 

MADIUN, BERITATRENDS,–Pemerintah Kabupaten Madiun sudah memiliki sistem yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Dengan demikian, Kabupaten Madiun merupakan satu-satunya pemerintah daerah tingkat kabupaten di Jawa Timur yang sudah menerapkan SIPD meski baru diluncurkan sebulan lalu oleh Kemendagri.

“Di Kabupaten Madiun sudah menggunakan sistem perencanaan penganggaran terintegrasi milik BPKP. Itu boleh tetapi harus bisa diintegrasikan ke SIPD. Dan Madiun sudah terintegrasi,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Siswi Wahyuningrum, Kamis (28/11/2019) siang.

Menurut Siswi, dua bulan lalu Kementerian Dalam Negeri meluncurkan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang diatur dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem itu memuat tentang perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, sistem pemerintah daerah dan sistem pembinaan pengawasan daerah.

Sebelumnya, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) berbasis empat pilar yakni database, e planning, e monev dan e report. Setelah dievaluasi ternyata empat pilar itu tidak bisa menghubungkan informasi-informasi tentang pemerintah dareah.

Diberlakukannya Permendagri No 70 tahun 2019 sekaligus mencabut Permendagri Nomor 98 tahun 2018 tentang sistem informasi pembangunan daerah. Harapannya peraturan baru dapat menjadikan penyelenggaraan pemerintah yang lebih inovatif dan cepat.

“Maka SIPD sekarang diperbarui dengan permendagri no 70 tahun 2019. Disitu empat informasi pembangunan daerah, keuangandaerah, pemerintahan daerah dan binwas. Mendagri masih memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memiliki sistem selain SIPD. Tetapi syaratnya harus bisa diintegrasikan ke SIPD,” jelas Siswi.

Penerapan SIPD juga sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam peraturan itu disebutkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan untuk pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya itu, penerapan SIPD juga sesuai dengan amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Sesuai amanat perpres itu meminta seluruh Pemda untuk mengintegrasikan antara sistem perencanaan dan sistem penganggaran pemerintah daerah dalam rangka efesiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan.

Siswi mengatakan di Jawa Timur daerah yang menggunakan SIMDA BPKP dan sudah terintegrasi ke SIPD baru Kabupaten Madiun. Namun secara keseluruhan ada tiga di Jawa TImur yang sudah terintegrasi SIPD yakni Prop Jatim, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Pacitan.

Dikatakan, perencanaan terintegrasi juga menjadi penilaian dari KPK. Salah satu penilainnya yakni perencanaan anggaran harus sudah terintegrasi dengan SIPD. Dan diakui KPK Kabupaten Madiun sudah menggunakan sistem perencanaan penganggaran yang terintegrasi dengan SIPD. (MAL)

Komentar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed