oleh

Masih Banyak Proyek Di Kalbar Tanpa Papan Nama Alias Proyek Bodong

Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi

Beritatrends, Pontianak – Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi (LAKI) Provinsi Kalbar Burhanudin, menegaskan setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.

Kedua peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di perbaru Perpres Nomer 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Proyek tanpa plang nama proyek, melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang,” tandas Burhanudin.

Lanjut Burhanudin plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya.

Disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa plang nama proyek di Provinsi Kalbar baik itu dikerjakan oleh kontraktor maupun pihak sekolah, Burhanudin kembali menandaskan apa yang dilakukan itu pihak rekanan atau sekolah telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Ya, melanggar UU dan Perpres,”pungkas Burhanudin. (Tominikus Tolek)

 

News Feed