oleh

Edukasi Warga Sadar Pajak, Bappenda Madiun Buka Pelayanan Konsultasi Pajak

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Ari Nursurahmat memberikan penjelasan terkait edukasi warga untuk sadar pajak yang digelar Bappenda disetiap acara bakti sosial terpadu di desa-desa di Kabupaten Madiun. Bappenda membuka satu pelayanan khusus bagi warga yang ingin berkonsultasi hingga pelayanan pajak daerah.

MADIUN, BERITATRENDS—Untuk menggugah warga sadar membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun membuka pelayanan konsultasi pajak daerah. Kegiatan konsultasi pajak daerah digelar setiap saat Pemkab Madiun mengadakan acara bakti sosial terpadu di desa dan kelurahan.

Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Ari Nursurahmat kepada Beritatrends.com, Jumat (29/11/2019) mengatakan program pembukaan pelayanan konsultasi pajak daerah di setiap BST sebagai bentuk mendekatkan pelayanan kepada masyarkat.  “Selain membuka konsultasi kami juga mengedukasi masyarakat agar mereka sadar pajak,” kata Ari.

Ari mengatakan penyadaran warga tentang pajak akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pajak daerah bukan hanya sekedar pajak bumi dan bangunan (PBB) saja. Selain PBB, pajak hiburan,  pajak restoran, pajak reklame, pajak galian C, PPJ, pajak hotel, pajak air tanah, pajak parkir juga masuk sebagai pajak daerah.

Nampak  Petugas Bappenda Madiun sementara melayani warga yang berkonsultasi terkait pejak daerah di Desa Padas, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.
 

Setelah mendapatkan edukasi tentang pajak daerah, Ari berharap saat warga memiliki salah usaha yang dikenakan pajak daerah maka otomatis mereka sadar membayar pajak sesuai yang diatur dalam peraturan daerah. Tak hanya itu, kesadaran warga akan pajak juga terlihat manakala dikenakan pajak membeli makanan di restoran. “Kalau sudah sadar pajak maka saat membeli kuliner diberikan tagihan pembayaran makanan plus pajak restoran sepuluh persen tidak kaget lagi,” ungkap Ari.

Selain itu, Ari mencontohkan warga yang sadar pajak akan segera melaporkan ke pemerintah manakala tanah kosong yang dimilikinya sudah dibangun rumah. Pasalnya pajak yang dikenakan sebidang tanah kosong dengan tanah yang diatasnya berdiri bangunan berbeda jumlahnya.

Warga sementara mengurus pajak daerah di pos pelayanan pajak daerah yang digelar Bappenda Kabupaten Madiun di acara bakti sosial terpadu di Desa Kedungmaron, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

 

Saat pelayanan dibuka, demikian Ari, warga bisa menanyakan dan berkonsultasi tentang segala hal terkait pajak daerah.  Bahkan warga juga dilayani bila mengajukan pecah SPPT, mutasi SPPT, pengajuan pembatalan dan keberatan SPPT.
Pajak Daerah Untuk Pembangunan.

Pajak daerah yang dibayarkan kepada pemerintah akan langsung masuk ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Madiun. Dari setoran pajak itu nanti dikembalikan kepada warga dalam bentuk pembangunan sarana yang menjadi kebutuhan vital masyarakat. “Pendapatan asli daerah yang terkumpul dari pajak diperuntukkan untuk pembangunan di Kabupaten Madiun,” jelas Ari.

Bagi Arik, manfaat pajak banyak dirasakan warga di pedesaan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan membuka isolasi warga di pedesan. Ia mencontohkan banyaknya pembangunan jalan raya di pedesaan membuat warga tidak lagi kesusahan menjual hasil panennya ke kota karena banyak kendaraan roda empat atau lebih mudah masuk ke desa. (MAL)

News Feed