oleh

Pengamat Pakar Hukum UNKA, Prihatin Kasus ke-6 Warga Peladang

Pakar Hukum

Beritatrends, Sintang – Pengamat hukum dan kebijakan publik di sintang, Victor Emanuel mengungkapkan, sangat prihatin, dengan kasus yang menimpa masyarakat petani peladang, hal tersebut dikatakannya dengan tanpa bermaksud mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Sintang. Jum’at (22/11/19)

Dikatakanya, kita menghormati proses hukum, hanya konteks membakar lahan untuk Ladang ini, tentunya perlu dicermati secara komprehensip (menyeluruh). Dalam penegakan hukum menurut Victor Emanuel jangan sampai lupa akan tujuan dari hukum itu sendiri, yakni 1).Kepastian hukum, 2).Keadilan,3), Manfaat. Nah ketiga tujuan hukum ini harus menjadi perhatian semua pihak, ungkapnya.

Jangan hanya mentargetkan kepastian hukum saja (asas legalitas), asas keadilan hukum itu harus diperhatikan, lalu asas manfaat dari penerapan hukum itu juga patut menjadi perhatian semua pihak, dimana gejolak sosiologis dalam masyarakat patut menjadi respon ungkap victor emanuel.

Terkait lahan ladang yang dibakar, sebenar sudah ada peraturan khusus, apalagi usaha bertani Masyarakat Hukum Adat dengan pola ladang itu adalah wujud aktifitas kearifan lokal masyarakat. Pasal 69 ayat (2) UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing, dan hal itu juga diatur juga dalam Peraturan Menteri Negera Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup. Khusus untuk Kabupaten Sintang sudah ada Perda No 12 tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlidungan Masyarakat Hukum Adat dan Kelembagaan Adat, serta sudah Peraturan Bupati Sintang No 57. tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat (yang di dalamnya mengatur Ladang). Jadi Mohon semua Penegak hukum di kabupaten Sintang harus cermat, arif dan bijak dalam merespon persoalan hukum terhadap ke-6 warga peladang ini, maka kasus berladang di sintang harus menggunakan asas hukum Lex Specialis Derogat Lex Generalis (hukum khusus mengenyampingkan hukum umum) ungkapnya.

Lanjutnya bahwa mereka peladang tidak bisa disalahkan aktifitasnya. Kita masyarakat peladang yg tergabung dalam Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) tanpa bermaksud intervensi pihak Pengadilan Negeri Sintang, maka harapan kami mohon Realitas rasa keadilan Masyarakat peladang sintang pulau kalimantan, dan sintang khususnya jangan terusik dan di nodai oleh proses hukum dan hasil hukum. Gunakan landasan filosofis,yuridis dan sosiologis dalam menangani kasus hukum terhadap enam (6) warga peladang yg diduga sebagai pelaku pembakar lahan, tutup Victor Emanuel.(Tinus Victoria)

News Feed