oleh

Pembangunan Gedung Perkantoran Puspem Kabupaten Madiun Capai 50 Persen

Inilah potret Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun yang difoto dari atas setelah pindah dari wilayah Kota Madiun ke Kota Caruban. 

 

MADIUN, BERITATRENDS—Pembangunan gedung perkantoran yang berada di kompleks pusat pemerintah (puspem) Kabupaten Madiun sudah mencapai 50 persen. Total gedung yang sudah dibangun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun sejak tahun 2011 sebanyak 11 gedung, satu masjid dan satu alun-alun.

“Jadi sampai saat ini itu sudah terbangun 11 gedung kantor, satu masjid dan alun-alun. Kesebelas gedung itu yakni, kantor sekretariat daerah, ,sembilan kantor dinas, pendopo. Dari total perencanaan pembangunan gedung seluruhnya sudah mencapai 50 persen,” ujar Kepala Seksi  Bangunan Gedung  Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra L, Senin (18/11/2019).

Boby mengatakan kedepan Dinas PUPR Kabupaten Madiun merencanakan pembangunan sepuluh kantor dinas/OPD, rumah jabatan wakil bupati dan rumah jabatan sekda. Sementara untuk rumah jabatan Bupati Madiun tetap berada di Pendopo Muda Graha di Kota Madiun.

“Rumah jabatan bupati tetap berada di Pendopo Muda Graha karena rumah itu cikal bakal dan selalu ditempati kepala daerah sejak berdirinya Kabupaten Madiun. Kalau di daerah lain pendopo sendiri dan rumah dinas bupati sendiri. Dan kita tetap mengangkat sejarah dari dulu seperti itu,” jelas Boby.

Kepala Seksi  Bangunan Gedung Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra L, ST menjelaskan tentang perkembangan pembangunan perkantoran kompleks puspem Kabupaten Madiun, Senin (18/11/2019

 

Menurut Boby, pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun di Caruban dimulai setelah terbitanya peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2010 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiuh ke Wilayah Kecamatan Mejayan (Kota Caruban). Setahun kemudian, tepatnya tahun 2011, Dinas PUPR Kabupaten Madiun mulai membangun kantor Kesekeriatan Daerah yang saat ini menjadi Kantor Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Dareah dan opd lingkup sektrariat.

Dua tahun pembangunan kantor kesekretariatan daerah selesai, DInas PUPR Kabupaten Madiun melanjutkan, pembangunan dua kantor dinas pada tahun 2013.. Sementara tahun 2014,2015 dan 2016 total gedung dinas yang dibangun sebanyak enam kantor. Sedangkan tahun 2017 membangun satu kantor dinas. “Tahun 2018 dan 2019 tidak ada pembangunan kantor dinas. Untuk tahun 2020 nanti menunggu hasil sidang pembahasan anggaran. Dan kami mengusulkan tetap dua dinas,” kata Boby.

Sesuai master plan, kata Boby, sejak pusat pemerintahan pindah ke Kota Caruban, target utama pembangunan yakni  kantor sekda, pendopo, masjid dan alun-alun.  Empat bangunan itu menjadi cikal bakalnya bentuk pusat pemerintahan yang berada di daerah jawa. “Target utama sudah kami wujudkan. Selanjutnya tinggal kantor-kantor dinasnya,” jelas Boby.

Boby menambahkan pembangunan kantor-kantor dinas dilakukan secara bertahap atau mencicil. Pasalnya selain membangun gedung di pusat pemerintahan Dinas PUPR juga membangun fasilitas perkotaan di Kota Caruban. Ia mencontohkan ruang terbuka hijau yang dahulu bekas pasar yang dibangun selama tiga tahun.

Alun-Alun Kota Caruban sebagai pusat ibu kota Kabupaten Madiun menjadi tempat digelarnya berbagai acara pemerintahan.

Ia mengatakan sejatinya pembangunan puspem direncanakan dengan model gedung bertingkat setelah timnya studi banding di Kabupaten Badung, Bali. Namun keterbatasan anggaran membuat gedung kantor yang dibangun hanya satu lantai saja. Kendati demikian, meski satu lantai gedung kantor dinas yang dibangun cukup luas. Timnya membuat ukuran enam meter persegi untuk satu pegawai.

Ditanya jumlah anggaran yang sudah dikeluarkan untuk membangun gedung perkantoran Puspem Kabupaten Madiun, Boby mengatakan Pemkab Madiun sudah mengeluarkan anggaran murni dari APBD sekitar Rp 198 milyar. Anggaran sebesar itu sudah digunakan untuk membangun sembilan kantor dinas, satu kantor sekda, satu masjid, satu alun-alun, satu pendopo, satu ruang terbuka hijau, satu pasar dan satu gedung kampung pesilat.

“Kalau dilihat dari bangunan yang dibangun sebanyak itu dan dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan maka anggaran seperti itu tidak fantastis.  Banyak kabupaten lain yang studi banding disini kaget karena dengan banyaknya bangunan fisik yang sudah dibangun namun anggaran yang dihabiskan belum mencapai Rp 200 milyar. Bahkan, saat ada kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Madiun, beliau mengira anggaran yang dihabiskan sudah mencapai trilyunan rupiah,” jelas Boby.

Untuk membangun sisa gedung kantor dinas lainnya, Boby memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 200 milyar. Banyaknya anggaran yang dibutuhkan lantaran makin kedepan harga material makin naik sehingga biaya yang dikeluarkan untuk membangun kantor dinas makin besar.

Kota Caruban Mulai Berkembang

Pasca pemindahan pusat pemerintahan ke Caruban, situasi Kota Caruban sudah mulai berubah meski dalam hitungan sebagai kota berkembang. Hadirnya bangunan pusat pemerintahan yang berada dalam satu kompleks menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan warga Kabupaten Madiun.

Pendopo Ronggo Djoemeno merupakan salah satu gedung perkantoran yang dibangun Dinas PUPR Kab Madiun di kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun di Kota Caruban

 

”Semenjak masjid agung jadi, masjid itu menjadi salah satu tujuan wisata relegi warga Kabupaten Madiun. Hal itu terbukti pada saat liburan menjadi pusat tujuan wisata. Kedepan harapan kami Caruban menjadi pusatnya kota dan kabupaten,” kata Boby.

Boby mengatakan Dinas PUPR Kabupaten Madiun akan terus mempercantik kawasan alun-alun hingga masjid agar banyak warga yang tertarik mengunjunginya.  Selain program penghijuan, dikawasan puspem akan dibangun monumen yang menjadi ikon Kabupaten Madiun.

Dengan adanya pusat pemerintahan yang dibangun di Kota Caruban, kata Boby, tingkat kesejahteraan warga Kabupaten Madiun akan meningkat. Hal itu terlihat adanya kawasan industry di sisi utara puspem yang berdampak banyaknya tenaga kerja yang direkrut.  (MAL/ADV).

News Feed