oleh

Presiden Jokowi Sidak Layanan BPJS Kesehatan Di Abdul Moeloek

Presiden Jokowi saat sidak di RSUD Dr H. Abdul Moeloek

 

Beritatrends – Bandar Lampung – Agenda pertama presiden Joko Widodo setibanya di provinsi Lampung adalah melakukan inspeksi mendadak ( sidak) ke RSUD Dr H. Abdul Moeloek yang terletak di kota Bandarlampung pada hari Jum’at 15/November/2019.

,”Ini kunjungan mendadak saya enggak memberitahu kesiapapun ,”ujar presiden.

Dalam kesempatan tersebut, kepala negara mengunjungi instalasi rawat inap jalan RSUD tersebut dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi. Presiden hendak mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS kesehatan yang diterima oleh pasien.

,”Saya hanya ingin memastikan apakah yang nama kartu BPJS itu betul-betul sudah di pegang oleh rakyat, oleh pasien yang ada di rumah sakit saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” kata presiden.

Dari penuturan pasien, presiden memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS kesehatan yang di temui di rumah sakit justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang berarti membayar iuran secara mandiri.

Padahal, jumlah peserta BPJS kesehatan terbesar merupakan berasal dari kategori penerima bantuan iuran ( PBI ) yang di biayai oleh anggaran APBN. Data BPJS kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut bahwa terdapat 96.055.779 peserta BPJS kesehatan yang di biayai oleh APBN.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang di biayai anggaran APBD yang mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.

,”Artinya,lebih dari 133 juta peserta BPJS kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS kesehatan yang mencapai 222.278.708 ( per 31 Oktober 2019 ) di tanggung oleh negara.

,”Ini yang mau saya lihat,karena yang ( PBI ) itu kan banyak.Dari pemerintah itu 96 juta plus dar Pemda itu 37 juta.harus nya yang gratis 133 juta.ada di mana?siapa yang pegang?saya hanya ingin memastikan itu,”tutur nya.

Dengan proporsi tersebut presiden mengatakan seharusnya defisit BPJS kesehatan yang saat ini terjadi di atasi dengan mengentensif kan memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS kesehatan yang di tanggung secara mandiri oleh peserta.

Kita ini kan sudah bayari yang 96juta(peserta) di bayar oleh APBN.tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja artinya apa? Yang harus nya bayar pada enggak bayar.artinya disisi penagihan yang mestinya di intensifkan,”ujarnya.

Turut mendampingi presiden dalam sidak tersebut ialah.Menteri sekretaris negara Pratikno,Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Basuki Hadi Muljono,dan gubernur Lampung Arinal Djunaidi.( JUPRI/Red)

News Feed