oleh

Jadi Lumbung Padi Di Jatim, Bupati Madiun Minta Luasan LP2 TerusTerjaga

Bupati Madiun, Ahmad Dawami saat membacakan nota penjelasan rancangan perda inisiatif di ruang utama Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (11/11/2019). 

MADIUN, BERITATRENDS — Bupati Madiun, Ahmad Dawami menyatakan Pemkab Madiun mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga luasan lahan pertanian dan pangan (LP2) agar tercipta ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Madiun.

“Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung padi di Jawa Timur. Untuk itu Pemkab Madiun mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga luasan LP2 hingga tercipta ketahanan pangan berkelanjutan baik di wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur hingga nasional,” ujar Bupati Madiun, Ahmad Dawami yang akrab disapa Kaji Mbing saat membacakan nota penjelasan rancangan perda inisiatif di ruang utama Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (11/11/2019).

Menurut Kaji Mbing, untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan. Pasalnya,  lahan merupakan sumber daya alam (SDA)  yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah.

Anggota DPRD Kabupaten Madiun menyimak nota penjelasan yang dibacakan Bupati Madiun, Ahmad Dawami di ruang utama Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (11/11/2019). 

 

“Namun kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat, karenanya alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Untuk itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan adalah salah satu upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Kaji Mbing.

Ia menambahkan kebijakan lahan pertanian dan pangan (LP2B) sebelumnya diatur dalam Perda Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2014 yang menggunakan sistem buffer. Sistem itu kurang tepat jika dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur LP2B.

Kaji Mbing menyebut kekurangan dari sistem tersebut adalah kaidah penentuan lokasi LP2B di tetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetuan zonasi sehingga perlu di cabut dan digantikan dangan perda baru.

Suasana rapat paripurna dalam rangka pembacaan nota Bupati Madiun dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun tentang raperda inisiatif di rumah uang utama Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (11/11/2019). 

 

“Perda baru itu dibuat untuk mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan masyarakat Kabupaten Madiun agar tidak semakin berkurang,” jelas Kaji Mbing.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono mengatakan pembahasan raperda LP2B ditargetkan selesai tahun ini.  Penyelesaian pembahasan raperda LP2B diupayakan sesegera mungkin agar tidak menjadi kendala bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Madiun.

“Kami akan segera bahas dan selesaikan agar investor yang mau masuk tidak terkendala karena perda itu,” demikian Fery. (MAL)

News Feed