oleh

Pertambangan Ilegal Diduga Babat Hutan Produksi dan Hutan Lindung Desa Mandor Cerminan Dugaan Lemahnya Supremasi Hukum

 

Yosep Janting anggota Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Propinsi Kalbar

 Beritatrends, Landak KalBar – Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan kepemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dan atau merubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penyelenggaraan hutan dimaksud antara lain harus menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, serta mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.

Berdasarkan Pasal 6 UU No.41 Tahun 1999 ditetapkan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi, dengan demikian dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan bagi kesejahteraan rakyat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Pantauan awak media Beritatrends beberapa hari yang lalu bulan Agustus 2019, tepatnya di daerah Dusun Kopiyang Desa Mandor di belantara Sungai Lampu, di balik rerimbunan pohon yang selama ini di jadikan kawasan pengawasan BKSDA Propinsi Kalbar, di sinyalir masih sangat banyak aktifitas pertambangan ilegal (PETI).

alat tambang di sungai lampu dusun kopiang desa mandor

Saat confirmasi ke lapangan  memang masih didapatkan berdiri kokoh pondok-pondok berukuran besar maupun kecil, serta lalu lalang para pekerja dan sederet alat tambang  terpasang  di kolam galian sedotan.

Seorang pekerja pemilik  kelompok tambang berinisial  (PD) ketika di wawancarai, mengatakan bahwa mereka ada 4 set alat yang baru beraktipitas pasca libur 17 Agustus 2019 yang lalu.

Dia menyebutkan bahwa ke empat ketua rombong itu  berkewajiban sama dalam mengatasi hal hal urgen di bidang sosial dan menyiapkan iuran untuk membantu Kades dan Dusun untuk membantu membuat sarana pasilitas umum.

“Dari pengakuannya si ketua rombong yang namanya sudah di kantongi, dan pernyataanya sudah terekam sebagai pembuktian bahwa kegiatan itu ada,”ucap PD.

lokasi tambang dan alat tambang yang menghancurkan ekositem hutan

Sangat disayangkan kok para penambang ini seolah-olah percaya diri dan menyombongkan diri seolah-olah ada bekingan di balik kegiatan tambang ilegal tersebut, hal itu terkuak saat dia bertutur bahwa NP telpon Kapolres, Kapolsek, dan sebagian orang penting ada di dalam hp nya.

“Katanya mengaku dengan angkuhnya, bahkan dia mengatakan sudah puluhan tahun menambang emas di Mandor, bagiku yang penting bagaimana aku memainkan peranku, aku ini kepercayaan cukong dari Singkawang,”kata PD.

Yosep Janteng Anggota LAKI mengatakan, kalau diperhatikan dari penuturan dan sikap tak takut dan tak ada beban yang tersirat dari wajahnya, seakan memberikan sinyal praduga bahwa ada main dengan pihak Pemerintah Desa Mandor serta Polsek Mandor yang mana dalam hal Penegakan dan Penjabaran maklumat Kapolda tentang zero ilegal, memang tak akan ada, karena ada dugaan tebang pilih dan pembocoran informasi saat akan ada razia.

“Istilahnya hanya cari tumbal semata, di daerah tambang ilegal ini ada dugaan korupsi, di sini ada kerugian negara, tangkap pelaku yang merusak alam, apalagi di kawasan HP/HL,”pungkas Yosep.(DT/RA).

News Feed