oleh

BHP Pekon Enggalrejo Rangkap Menjadi Bendahara BUMDES

Kantor Kepala Pekon Enggalrejo

 

Beritatrends.com, Pringsewu – Berdasarkan hasil Investigasi Beritatrends.com , Senin sore (12-08-2019) ditemukan  PNS (ASN)  Kasriyo, Guru di salah satu SD Negeri  di Wilayah Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung merangkap jabatan sebagai Wakil Ketua BHP(Badan Hippun Pemekonan) dan Juga Sebagai Bendahara BUMDES Damar Wulan Pekon Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Sementara didalam PP.NO.29 Tahun 1997 dan di rubah menjadi PP.NO.47 Tahun 2005 serta di kuatkan dan di tegaskan dengan Peraturan Kepala ( PERKA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) NO.39 Tahun 2007 dan selanjutnya  terbit PP.NO.100 Tahun 2000 yang intinya peraturan tersebut melarang PNS (ASN)  Guru yang di beri tugas tambahan adalah Pegawai fungsional  karena yang bersangkutan sudah diberi Gaji dan  tunjangan Sertifikasi Guru.

Jadi intinya dilarang merangkap Jabatan jadi Wakil Ketua BHP (Badan Hippun Pekon) dan Anggota BHP Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tidak di benarkan menerima lagi Honorium atau, Penghasilan Tetap ( Siltap ) dari ADD ( Anggaran Dana Desa ) Jika hal ini di lakukan tentunya  ada indikasi Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi  dan melanggar Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 tentang Displin Pegawai,.

Karena secara Logika tidak mungkin seorang PNS. Guru di Salah satu SD Negeri Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu mampu bekerja sebagai Wakil Ketua atau Anggota BHP, tentunya yang bersangkutan harus fokus kepada tupoksinya sebagai Guru apalagi Sudah Sertifikasi.

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

Larangan memangku jabatan rangkap PP no. 29 tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap, PP no. 47 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP no. 29 tahun 1997 tentan PNS yang menduduki jabatan rangkap,  PP no. 30 tahun 1980 tentang peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP no.53 tahun 2010), PP nomor 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli) , pengganti PP no. 30 tahun 1980.

Saat di konfirmasi Senin sore(12 – 08 – 2019)Kasriyo di kediamannya istrinya menemui Beritatrends.com  mengatakan bahwa Kasriyo suaminya sedang tidak ada dirumah,coba dilihat di lapangan bola bahwa Kasriyo sedang mempersiapkan untuk acara 17 Agustus di Pekon Enggalrejo,terangnya..

Kasriyo Sebagai Wakil Ketua BHP Pekon Enggalrejo kecamatan Adiluwih Juga merangkap Sebagai Bendahara BUMDES Damar Wulan Pekon Enggalrejo kecamatan Adiluwih.

Ditempat terpisah Ketua BUMDES Damar Wulan, Nur Irfangi mengatakan saat Beritatrend.com mendatangi di Kediamannya Senin Sore (12 – 08 – 2019) mengatakan  terkait Kasriyo adalah Anggota BHP (Wakil Ketua) dan juga sebagai Pengurus BUMDES Damar Wulan sebagai Bendahara, menurut nya aturan regulasi dirinya belum mengetahui secara pasti,boleh atau tidaknya.

Nur Irfangi menambahkan untuk menjadi pengganti banyak kendala, masyarakat menanyakan berapa gajinya menjadi pengurus BUMDES.. pungkasnya.

Saat di Konfirmasi Beritatrends.com Selasa Pagi(13 – 08 – 2019) Melalui Whatsapp/WA Pribadinya Kadis PMP Kabupaten Pringsewu Malian Ayub mengatakan “Tidak ada pedoman yang mengatur boleh atau tidak cuma Fungsi BHP itu sebagai Pengawas Pemerintahan,sedangkan BUMDES sebagai usaha bisnis masyarakat untuk meningkat perekonomian jadi sebaiknya jangan merangkap,”apa tidak ada lagi orang lain,di Pekon ?”..ujarnya.

Kasmini, SE., Kabid Pemberdayaan Masyarakat Pekon pada DPMP Kabupaten Pringsewu mengatakan melalui seluler Pribadinya,Rabu(13 – 08 – 2019)mengatakan Bahwa BHP adalah Dewan di Desa sebagai Pengawas, tidak di bolehkan BHP merangkap Sebagai Bendahara BUMDES Damar Wulan atau Pengurus BUMDES Damar, terangnya..

Untuk mengingatkan Publik juga BHP Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih dalam Penjaringan calon Penjabat (PJ) Kepala Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih beberapa bulan Lalu tidak  melakukan Secara Demokrasi penunjukan Sepihak, Padahal di Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Sekretaris Desa Adalah Seorang ASN (PNS) tetapi malah Mengambil ASN (PNS) dari Pekon Lain di wilayah Kecamatan Adiluwih.

Di tempat terpisah saat di Konfirmasi Beritatrends.com salah satu Masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan “Bahwa BHP Pekon Enggalrejo kecamatan Adiluwih juga ikut bermain di Pengelolaan keuangan BUMDES Damar Wulan Pekon Enggalrejo Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan Juga ikut menjadi Pengesub Material Seperti Pasir di Pembangunan Pekon Yang Menggunakan Dana Desa 2019.”

Untuk Masalah BUMDES Damar Wulan Pekon Enggalrejo kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung Pengurus BUMDES sejak di gelontorkan dana ke rekening BUMDES Damar Wulan belum pernah melakukan Pelaporan Pertanggung jawaban Setiap tahunnya..terangnya..

Untuk diketahui BUMDES Damar Wulan Pekon Enggalrejo, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu Lampung pada tahun 2017 mendapatkan Bantuan Dana dari sumber Dana Desa Rp.100.000.000, dan Pada Tahun 2018 Mendapatkan kembali Dana dari Dana Desa sebesar Rp.50.000.000, langsung di Transfer kan ke Rekening BUMDES.(Cikhan)

News Feed