oleh

Alamat CV Pemenang Tender RTH Cokrobasonto Miliaran Rupiah Berubah, adakah konsekuensi hukumnya?

Alamat pemenang lelang yang berubah

Beritatrends.com, Kota Madiun – Setelah menjadi sorotan banyak pihak, alamat CV Jan Narotama, pemenang lelang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Cokrobasonto di website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Madiun berubah. Jika sebelumnya tertera alamat CV. Jan Narotama berada di Jl Panjaitan No 2B Jururejo Kabupaten Ngawi, sejak rabu siang sudah berubah alamatnya di Desa Kendung Kec Kwadungan Kabupaten Ngawi. Alamat terakhir adalah alamat yang sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) maupun Nomor Induk Berusaha (NIB) Badan Usaha yang di direkturi oleh Moch Zakiy Rifa’i tersebut.

Perubahan tersebut kembali mendapat sorotan dari Praktisi hukum maupun sesama kontraktor. Salah satu praktisi hukum yang kembali menyoroti masalah tersebut adalahTatik Sri Wulandari. Menurut Advokat muda ini, perubahan alamat justru semakin menunjukkan kelalaian Pokja Pengadaan maupun CV. Pemenang lelang.

“Dengan perubahan itu berarti mereka mengakui telah membuat kesalahan, sehingga akhirnya di rubah dengan maksud untuk membenarkan. Buktinya alamat Jl. Panjaitan No 2B Jururejo Ngawi yang mengacu pada SIUJK lama di rubah, ke alamat yang di desa kendung kwadungan. Padahal justru itu yang menunjukan keteledoran Pokja ataupun CV Pemenang lelang yang fatal,” tegasnya saat berdiskusi ringan di rumah kerabatnya di kawasan perumahan yang ada di kecamatan Taman Kota Madiun Rabu malam (07/08/2019).

Alamat pemenang lelang yang berubah

Ibu satu anak ini kemudian mengajak awak media membuka sejumlah aturan seperti yang ada pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 9 tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, serta aturan yang ada dalam Dokumen Pemilihan  Nomor: 027/Pokja Pemilihan/ 141.02 /401.012/2019.

Dalam aturan tersebut jelas, “Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran,” tegas Tatik sambil menunjukkan telunjuknya ke bagian yang ada dalam aturan tersebut.

Menurut Tatik, dengan melakukan perubahan ini  semakin membuktikan kalau proses lelang hingga berujung pemenangan tersebut ada yang tidak sesuai aturan yg ada. Sebagai praktisi  hukum dirinya menyarankan agar Pokja, ULP dan LPSE Pemkot Madiun kembali ke aturan yang ada. Alasannya tidak lain karena semua membawa konsekuensi hukum seperti yang pernah disampaikannya beberapa waktu lalu.

“Kecuali ini memang ada kebijakan politik kepala daerah, ya apa boleh buat. Itupun kalau memang benar, kelengkapannya juga harus di siapkan dulu, agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari,” Ucapnya sambil tersenyum dan kedua tangannya menengadah ke samping kanan kiri penuh tanda tanya.

Jika mengacu pada aturan diatas, menurut Tatik pemenangan CV. Jan Narotama terhadap pekerjaan jasa Konstruksi RTH Cokrobasonto bisa gugur. Ia menyarankan agar di lakukan tender ulang, karena tidak tahu apakah ada CV atau Badan usaha lain yang mengikuti penawaran serupa.

Sorotan lain datang dari rekanan sesama kontraktor yang biasa mengikuti lelang pekerjaan jasa konstruksi di berbagai kota dan kabupaten di Jatim. ” Sejak awal tender RTH Cokrobasonto ini memang unik. Puncaknya ya saat pengumuman pemenang beberapa waktu lalu. Lolos, bahkan sempat di Reverse Auction, hingga akhirnya menang dan hanya terpaut sekitar empat juta rupiah saja. Alamat CV di LPSE berbeda dengan di SBU yang ada di LPJK, ini luar biasa,” ungkap kontraktor yang meminta untuk merahasiakan identitasnya tersebut dengan dalih agar tidak di Black list oleh pihak tertentu.

Menurut kontraktor senior tersebut, seharusnya CV Jan Narotama gugur sejak awal. Alasannya saat ini semua perizinan sudah TERINTEGRASI dalam Online Single Submission (OSS) atau perizinan terintegrasi secara elektronik. Jika Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) nya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di tetapkan oleh sistem yang ada pada OSS sudah beralamat di desa Kendung, maka sejak awal alamat pemenang juga seharusnya di desa Kendung kecamatan Kwadungan Ngawi, bukan di Jl. Panjaitan No 2 B Jururejo Ngawi.

“Pertanyaannya adalah saat mengupload penawaran ke LPSE Pemkot Madiun, CV. Jan Narotama menggunakan SIUJK yang mana?” kemudian Pokja di bagian administrasi sejauh mana memeriksa berkas para peserta lelang?”, tanyanya penuh heran di sela sela melihat lokasi lahan yang akan dibelinya di kawasan ring road Barat kota Madiun kamis (08/08/2019).

Secara ringkas kontraktor yang biasa mengikuti tender di berbagai kota di jatim dan jateng itu kemudian mencontohkan ketatnya proses seleksi administrasi dan kelengkapan dokumen dalam proyek pemerintah, baik yang di damai APBD maupun APBN. “Saat upload dokumen, kita salah ketik saja bisa gugur. Ada dokumen yang berbeda dan tidak sinkron langsung gugur. SIUJK masih proses pindah saja gugur. Lha ini nampak ada yang istimewa dengan CV Jan Narotama, ha ha ha ha,” jelasnya sambil tertawa dan menyarankan untuk melihat saja yang terjadi berikutnya.

Sementara itu Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun Sulistanti Purwaningtyastuti, S.Pd, MSi, mengaku tidak mengetahui adanya perubahan alamat itu. Menurutnya alamat di LPSE itu berdasarkan IUJK, dan bukan dari pihaknya yang melakukan perubahan. “Wah saya malah gak tau Mas. Alamat di LPSE itu berdasarkan IUJK. Bukan kami yang melakukan perubahan,” Jawab pejabat yang biasa di panggil Tanti itu melalui pesan singkat aplikasi WA. (E’Tj)

News Feed