oleh

Jaksa Agung Harus Dari Profesional Atau Jaksa Karir ‎

Mudji Raharjo

 

Beritatrends.com, Madiun — Era kepemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin diminta mengangkat jaksa agung dari kalangan profesional atau jaksa karir menyusul tidak maksimalnya kinerja-kinerja jaksa agung yang berlatar belakang politikus.

“Kalau melihat konstalasi saat ini kita memerlukan sosok jaksa agung dari kalangan profesionalah. Itu yang lebih bagus. Kalau dari politik atau partai maka kepentingan-kepentingan kelompok itu lebih dominan daripada kepentingan masyarakat,” ujar Pakar Hukum dan Tata Negara Universitas Merdeka Kota Madiun, Mudji Rahardjo, Senin (5/8/2019).

Beberapa nama jaksa karir yang digadang-gadang dicalonkan sebagai jaksa agung yakni, Wakil Jaksa Agung Arminsyah (mantan Kajati Jatim), Jam Pidsus Adi Toegarisman, Jam Intel Jan Samuel Maringka, Kabandiklat Kejaksaan Setia Untung Arimuladi, Jam Was M Yusni, dan Jam Datun Loeke Larasati. Sebelumnya Jaksa Agung HM Prasetyo juga berharap Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung mendatang berasal dari internal lantaran lebih mengetahui anatomi institusi kejaksaan.

Bagi Mudji, kalangan profesional obyektifitas lebih dijamin dalam kinerjanya lantaran sudah terbiasa di kalangan akademisi. Tak beda dengan kalangan profesional, jaksa karir juga sama bisa diangkat sebagai jaksa agung.

Hanya saja perlu dilakukan fit and propertest yang sesuai kapasitas saat ini yang diperlukan,” kata Mudji.

 

Budi WKR

Tak hanya obyektif, kata Mudji, jaksa yang dijabat kalangan profesional atau jaksa karir lebih menguasai dari aspek normatif atau implementasinya. Selain itu, dari aspek penegakan hukum juga obyektif alias tidak memihak.

Ia mencontohkan hakim di Mahkamah Konstitusi yang banyak menyimpang justru dari partai. Sementara dari kalangan profesional jarang sekali melakukan penyimpangan.

Mudji menambahkan jejak pendapat diberbagai kalangan juga menyebutkan jabatan setingkat menteri dan jaksa agung harus berasal dari kalangan profesional. Untuk politikus lebih baik menjabat kepala daerah seperti bupati hingga gubernur. “Mau tidak mau politik itu kepentingan. Jadi tidak bisa terlepas dari kepentingan. Yang politik itu biar jadi kepala daerah, jadi gubernur, walikota atau bupati,” demikian Mudji.

Senada dengan Mudji, pegiat anti korupsi Kota Madiun, Budi Santoso yang akrab disapa Budi WKR juga mengharapkan jaksa agung kedepan berasal dari kalangan profesional atau jaksa karir. Pasalnya, kalangan profesional dan jaksa karir memiliki komitmen dalam menegakkan serta manajemen hukum.

“Saya lebih cenderung ke profesional atau jaksa karir atau akdemisi yang m‎empunyai komitmen dalam menegakkan serta manajemen hukum,” kata Budi.

Menurut Budi, bila jaksa agung dari kalangan partai cenderung memiliki kepentingan yang terselubung karena merupakan pekerja partai yang dibebastugaskan di kabinet. Dengan demikian potensi keberpihakan lebih kental dari pada jaksa karir maupun akademisi mandiri yang sudah memiliki nilai integritas baik dimata masyarakat. (MAL)‎

News Feed